RAKYATMU.COM – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ternate Burhanuddin Abdul Kader, mengatakan program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan seluruh operasional dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi alternatif bagi anak-anak dari keluarga murang mampu yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal,” ujar Burhanuddin, Rabu (28/5/2025).
Di Maluku Utara, Sekolah Rakyat akan hadir di tiga jenjang pendidikan dengan lokasi berbeda. Untuk tingkat sekolah dasar (SD) akan dibuka di Halmahera Utara, tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Ternate, dan jenjang sekolah menengah atas (SMA) direncanakan di Ibu Kota Sofifi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara untuk fasilitas permanen, pemerintah provinsi berencana membangun kompleks Sekolah Rakyat di atas lahan seluas delapan hektare di Halmahera Barat, dengan target pembangunan dimulai pertengahan 2025 hingga 2026.
“Mereka (siswa) yang menempuh pendidikan sekolah rakyat jenjang SMP di Kota Ternate, akan menjalani proses belajar di Balai Sentra Wasana Bahagia Ternate. Lokasinya di situ, gedungnya di situ, asramanya juga di situ,” kata Burhanuddin.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas PUPR juga telah menyusun rencana pembangunan infrastruktur sekolah tersebut. Namun soal lokasi definitif masih dalam tahap perencanaan dan bakal ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan).
Saat ini, sebanyak 51 siswa telah terdaftar dan dipastikan mengikuti proses belajar di Sekolah Rakyat jenjang SMP. “Untuk yang masuk jenjang pendidikan SLTP ini kan kemarin sudah terdaftar sekitar 59. Tapi, ketika diverifikasi datanya itu sisanya 51. Saat ini mereka (siswa/i) sudah tertampung di Wasana Bahagia Ternate. Untuk gurunya, itu dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate,” ungkapnya.
Soal kurikulum, Burhanuddin mengaku masih menunggu arahan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Ternate. Namun ia memastikan bahwa sistem pembelajaran akan merujuk pada kurikulum nasional dan siswa akan mendapatkan ijazah setara sekolah formal.
“Sama seperti dengan sekolah negeri. Bahwa mereka memiliki ijazah seperti jenjang pendidikan negeri lainnya,” kata Burhanuddin.
Ia berharap, kehadiran Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu di Maluku Utara. “Saya harapkan mungkin bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan membuat masyarakat lebih sejahtera di bidang pendidikan,” ujarnya. (**)
Editor : Redaktur
