Berita Hukrim

Tiga Tersangka Kasus Korupsi BTT Kepulauan Sula Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Ternate. (RakyatMu)

Hukrim

Tiga Tersangka Kasus Korupsi BTT Kepulauan Sula Jalani Sidang Perdana di PN Ternate

Hukrim | Kamis, 26 Februari 2026 - 20:11 WIT

Kamis, 26 Februari 2026 - 20:11 WIT

RAKYATMU.COM – Tiga tersangka kasus korupsi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp28 miliar di Kepulauan Sula menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana…

Ilutrasi (RakyatMu/ChatGPT)

Hukrim

Rapor Merah Bupati Fifian di Taliabu, Kelebihan Belanja BOS Belasan Miliar Jadi Temuan BPK

Hukrim | Minggu, 15 Februari 2026 - 14:39 WIT

Minggu, 15 Februari 2026 - 14:39 WIT

RAKYATMU.COM – Ternyata Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus memiliki catatan buruk di Kabupaten Pulau Taliabu semenjak dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan…

Foto Muhammad Khairul Akbar alias Puang saat Menghadiri Sidang Kasus Dugaan Korupsi BTT Kepulauan Sula di PN Ternate pada 22 September 2025. (Rakyatmu)

Hukrim

Buronan Kasus Dugaan Korupsi BTT Sula Serahkan Diri ke Kejati

Hukrim | Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:38 WIT

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:38 WIT

RAKYATMU.COM – Tersangka kasus dugaan korupsi anggaran belanja tak terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp28 miliar tahun 2021, Andi Muhammad Khairul Akbar alias…

Ilustrasi

Hukrim

Kasus Dugaan Korupsi ISDA Taliabu Makin Terang setelah Om Dero Diperiksa 2 Kali

Hukrim | Jumat, 13 Februari 2026 - 00:39 WIT

Jumat, 13 Februari 2026 - 00:39 WIT

RAKYATMU.COM – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (ISDA) Kabupaten Pulau Taliabu yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp17,5…

Hukrim

Dugaan Tambang Ilegal PT Position Mulai Diselidiki, KATAM Apresiasi Respons Polda Malut

Hukrim | Selasa, 10 Februari 2026 - 18:31 WIT

Selasa, 10 Februari 2026 - 18:31 WIT

RAKYATMU.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara mulai menyelidiki laporan dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI) yang diduga dilakukan anak perusahaan Harum Energy…

Mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus. (RakyatMu)

Hukrim

Jangan Jadi Pengecut! Kejati Maluku Utara Didesak Jemput Paksa Aliong Mus

Hukrim | Jumat, 6 Februari 2026 - 14:12 WIT

Jumat, 6 Februari 2026 - 14:12 WIT

RAKYATMU.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara didesak untuk menjemput paksa mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, agar dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan…

Ilustrasi

Hukrim

Kasus Dugaan Korupsi Pinjaman Daerah Taliabu, Kejati Didesak Periksa Aliong, Dero dan Syamsudin

Hukrim | Kamis, 5 Februari 2026 - 00:24 WIT

Kamis, 5 Februari 2026 - 00:24 WIT

RAKYATMU.COM – Pinjaman Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2022 senilai Rp115 miliar di Bank Maluku Malut Cabang Bobong menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, anggaran sebesar…

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Taliabu, Abdulkadir Nur Ali. (RakyatMu)

Hukrim

Om Dero Diperiksa Kasus Korupsi ISDA Taliabu, Apakah Ada Tersangka Baru?

Hukrim | Kamis, 29 Januari 2026 - 13:56 WIT

Kamis, 29 Januari 2026 - 13:56 WIT

RAKYATMU.COM – Apakah ada tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (ISDA) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2023? Pertanyaan publik ini bisa saja…

Tersangka Korupsi BTT Kepulauan Sula, Lasidi Leko. (RakyatMu)

Hukrim

DPO Korupsi BTT Lasidi Leko Serahkan diri ke Kejati Maluku Utara

Hukrim | Senin, 26 Januari 2026 - 11:31 WIT

Senin, 26 Januari 2026 - 11:31 WIT

RAKYATMU.COM – Tersangka korupsi belanja tak terduga (BTT) di Kepulauan Sula, Lasidi Leko yang sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari)…

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun di Depan Kantor BPKP Maluku Utara Usai Menyerahkan Hasil Rekomendasi Pansus Pinjaman Daerah. (Dok.Pribadi/RakyatMu)

Hukrim

Rekomendasi Hasil Pansus Pinjaman Daerah Pulau Taliabu Rp115 M Diserahkan ke BPKP

Hukrim | Rabu, 21 Januari 2026 - 19:12 WIT

Rabu, 21 Januari 2026 - 19:12 WIT

RAKYATMU.COM – Rekomendasi hasil Pansus DPRD Kabupaten Pulau Taliabu terkait Pinjaman Daerah Rp115 Miliar resmi direserahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku…