RAKYATMU.COM – Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi, A. Im pimpin paripurna ke II tahun sidang 2026 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Rabu (4/3/2026). Penyampaian laporan tersebut menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
Agenda ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Amin Subuh, Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, Forkopimda Kota Ternate, para anggota DPRD Kota Ternate, Kepala OPD serta Camat di lingkup Pemerintah Kota Ternate.
Dalam pidato pengantarnya, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman menyampaikan bahwa LKPJ merupakan amanat peraturan perundang undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan kepada DPRD sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyampaian LKPJ ini sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran,” ujar Wali Kota dalam pidatonya.
Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika dan tantangan, baik dari aspek fiskal, sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Namun melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha serta partisipasi masyarakat, berbagai program prioritas pembangunan tetap dapat dijalankan.
Dari sisi ekonomi makro, kinerja perekonomian Kota Ternate pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp 9,41 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate tercatat sebesar 6,50 persen.
Pertumbuhan tersebut didukung oleh sejumlah sektor non pemerintahan, diantaranya perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh 12,16 persen, jasa keuangan 9,97 persen, transportasi dan pergudangan 9,57 persen, serta sektor real estate sebesar 8,57 persen.
Selain itu, PDRB per kapita juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, PDRB per kapita atas dasar harga konstan naik sekitar 5,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp 76,45 juta.
Di sisi lain, inflasi tahunan Kota Ternate tercatat sebesar 1,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 10,29. Inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran.
Dalam aspek pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, IPM Kota Ternate mencapai 83,01 poin dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Maluku Utara, jauh di atas rata-rata provinsi sebesar 72,52 serta rata-rata nasional sebesar 75,90.
Meski demikian, pemerintah daerah juga mencatat adanya kenaikan pada dua indikator strategis, yakni tingkat pengangguran terbuka yang meningkat menjadi 6,92 persen dan persentase penduduk miskin yang naik menjadi 3,34 persen.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus diselesaikan, termasuk pengangguran dan kemiskinan yang memerlukan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan DPRD,” kata Wali Kota.
Dalam aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah Kota Ternate pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 926,8 miliar atau 8312 persen dari target sebesar Rp 11 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 925,4 miliar atau sekitar 83,07 persen dari target yang ditetapkan.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Ternate juga mencatat berbagai capaian dan penghargaan dari pemerintah pusat maupun lembaga nasional. Di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan, penghargaan Kota Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Kesehatan, serta peringkat pertama Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menutup pidatonya, Wali Kota berharap laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat sinergi pembangunan daerah.
“Kami berharap masukan dan rekomendasi DPRD menjadi bahan evaluasi konstruktif untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan Ternate yang mandiri dan berkeadilan. (**)
Editor : Redaksi
