RAKYATMU.COM – Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pulau Taliabu yang beredar meminta para camat mensosialisasikan bahwa Bupati tidak akan memberikan izin kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang hendak maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), mendapat sorotan Anggota DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun.
Budiman menilai, pernyataan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan ketakutan dan kesalahpahaman di kalangan ASN yang memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.
Menurutnya, persoalan izin ASN mengikuti Pilkades harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan diputuskan melalui pernyataan sepihak sebelum ada permohonan dan pemeriksaan persyaratan dari masing-masing ASN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau Kadis PMD menyampaikan kepada para camat bahwa Bupati tidak akan memberikan izin, pertanyaannya, dasar hukumnya apa? Apakah sudah ada permohonan dari ASN yang bersangkutan, kemudian ditolak? Atau memang sejak awal pemerintah daerah sudah menutup kesempatan bagi ASN untuk maju?” tegas Budiman, Senin(16/11/2026).
Ia menjelaskan, ketentuan mengenai PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala desa telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Dalam ketentuan tersebut, PNS yang mencalonkan diri wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Bahkan, apabila terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat kepala desa tanpa kehilangan status kepegawaiannya.
“Artinya, negara sudah membuka ruang bagi PNS untuk mencalonkan diri. Ada mekanisme izin, ada cuti, dan ada ketentuan apabila terpilih. Jadi jangan sampai aturan yang sudah memberikan ruang justru diterjemahkan seolah-olah ASN dilarang maju Pilkades,” ujarnya.
Budiman menegaskan, regulasi tidak membatasi PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Hal terpenting adalah mengikuti prosedur dan memperoleh persetujuan sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku.
“Regulasi tidak membatasi itu, terpenting mereka mengajukan persetujuan dari pimpinan. Prosedurnya, mereka mengajukan izin ke pimpinan instansi di mana mereka bertugas. Jika mendapat izin, ditindaklanjuti ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yaitu Bupati, untuk mendapatkan persetujuan,” terang Budiman.
Ia bahkan mengingatkan agar Bupati tidak menjadikan kewenangan sebagai PPK untuk menutup kesempatan PNS yang hendak menggunakan hak politiknya melalui Pilkades, sepanjang seluruh persyaratan telah dipenuhi.
Menurut Budiman, apabila seorang PNS telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin, tetapi permohonannya justru tidak diberikan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, maka hal tersebut patut dipersoalkan.
“Jika para Cakades dari PNS memenuhi syarat sebagaimana ketentuan untuk mendapatkan izin, lalu tidak diberikan, tentunya itu bertentangan. Jika pengajuannya memenuhi syarat dan tidak mendapatkan persetujuan dari PPK, maka itu pelanggaran berat,” ungkapnya.
Budiman menegaskan, dirinya tidak sedang meminta agar semua permohonan izin harus otomatis disetujui. Namun, setiap permohonan wajib diproses secara objektif, berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada alasan administratif atau kepegawaian yang membuat seseorang tidak memenuhi syarat, silakan dijelaskan. Tetapi jangan membuat keputusan kolektif bahwa semua ASN tidak akan diberikan izin. Harus jelas dasar hukum dan pertimbangannya,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah tidak mencampuradukkan ketentuan PNS dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, keduanya memiliki konsekuensi kepegawaian yang berbeda. Karena itu, Dinas PMD bersama BKPSDM perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persyaratan, mekanisme perizinan, serta konsekuensi apabila PPPK terpilih menjadi kepala desa.
“Jangan PNS dan PPPK disamakan begitu saja. PNS memiliki ketentuan tersendiri, begitu juga PPPK. Pemerintah harus menyampaikan aturan secara utuh supaya tidak ada ASN yang dirugikan akibat informasi yang keliru,” tegasnya.
Budiman berharap Bupati Pulau Taliabu dapat memberikan penjelasan resmi terkait pernyataan Kadis PMD tersebut, sekaligus memastikan proses Pilkades berjalan secara demokratis dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan.
“Pilkades ini bukan milik pemerintah daerah, bukan milik Bupati, dan bukan milik Kadis PMD. Ini ruang demokrasi masyarakat desa. Pemerintah tugasnya mengatur dan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan, bukan membatasi kesempatan orang yang ingin mengabdi melalui jalur pemerintahan desa,” tutup Budiman. (**)
Penulis : Ikhy Umaternate
Editor : Diman













