RAKYATMU.COM – Kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, karena gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga PPPK Paruh Waktu dipastikan aman sampai penutupan tahun 2026.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate bahwa belanja pegawai kurang lebih sekitar Rp50 Miliar setiap bulan untuk membiayai gaji 3.884 PNS, 794 PPPK, dan 3.554 PPPK paruh waktu.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly mengatakan, hingga saat ini tidak ada persoalan terkait pembiayaan hak pegawai di lingkungan Pemkot Ternate.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di Pemkot Ternate tidak ada kendala dalam alokasi anggaran gaji dan tunjangan ASN maupun PPPK hingga akhir tahun,” kata Dr. Rizal Marsaoly, Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, pembayaran gaji ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK tetap bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat block grant dari pemerintah pusat. Sementara untuk PPPK paruh waktu, Pemkot Ternate menggunakan komponen pendanaan dari PAD yang dibackup pendanaan DAU.
Menurut Rizal, optimisme terhadap kemampuan pembiayaan belanja pegawai juga didukung oleh realisasi PAD yang hingga saat ini menunjukan tren positif. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus terjaga hingga akhir tahun.
“Mudah-mudahan sampai akhir tahun PAD-nya tercapai sehingga bisa membiayai,” terang Rizal yang juga menjabat selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 800.1.13.2/8000/SJ tentang Keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu yang Masa Perjanjian Kerjanya Berakhir Hingga Bulan Desember Tahun 2026,
Dalam edaran tersebut, Mendagri meminta pemerintah daerah wajib memastikan kecukupan alokasi anggaran belanja untuk mendanai PPPK dan PPPK Paruh Waktu hingga bulan Desember 2026.
Selain soal pendanaan belanja PPPK Paruh Waktu, Mendagri juga menyoroti tugas kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dalam melakukan evaluasi kinerja secara objektif, terukur, dan terdokumentasi terhadap PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang masa kerjanya berakhir sampai dengan Desember 2026.
Penulis : Diman
Editor : Redaksi
