RAKYATMU.COM – Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, melaui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, mulai membahas model pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga dengan menetapkan lima Kelurahan sebagai proyek percontohan (pilot project).
Rencana ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (9/4/2026) di auditorium kantor Bappelitbangda Kota Ternate. Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Camat, para Lurah, dan operator armada sampah.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, usai rapat menjelaskan kebijakan pengelolaan sampah secara partisipatif akan diterapkan pada lima Kelurahan di wilayah Kota Ternate.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk tahap awal, pengelolaan sampah berbasis partisipatif akan dilakukan pada 5 Kelurahan yang tersebar pada 5 Kecamatan dalam Ternate.
Lima kelurahan yang dipilih menjadi pilot project pengelolaan sampah berbasis paritisipatif diantaranya, Kelurahan Stadion (Ternate Tengah), Mangga Dua Utara (Ternate Selatan), Jambula (Ternate Pulau), Kelurahan Tubo (Ternate Utara), dan Sulamadaha (Ternate Barat).
“Kelurahan ini akan menjadi pilot project pengelolaan sampah berbasis partisipatif dengan peningkatan layanan ke level satu,” kata Sekda kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat.
Dalam skema baru, pembayaran retribusi tidak lagi dipotong melalui rekening air PDAM. Mulai Juli 2026, pengelolaan iuran dilakukan langsung di tingkat kelurahan dengan melibatkan ketua RT. “Mereka akan mendata rumah tangga dan menarik iuran secara mandiri,” terang Sekda.
Sebagian dana yang terkumpul dari iuran akan digunakan untuk operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah di lingkungan, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali).
Orang nomor tiga di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu juga meminta DLH segera menyiapkan armada dan jadwal angkut agar tidak terjadi penumpukan sampah. “Kecepatan pengangkutan dari lingkungan harus seimbang dengan pengiriman ke TPA,” tegasnya.
Terkait besaran tarif iuran, nanti akan dibahas dengan berbagai pihak. Pemerintah sedang mempertimbangkan apakah tetap Rp10 ribu atau naik menjadi Rp15 ribu. “Yang utama bukan besarannya, tetapi tata kelola,” kata Sekda.
Dikatakan, jika uji coba ini berhasil, maka model serupa akan diterapkan secara bertahap pada seluruh Kelurahan di wilayah Kota Ternate. (**)
Editor : Diman
