RAKYATMU.COM – Wali Kota Tidore Kepulauan melalui Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Rudy Ipaenin resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) I dan Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Oba Tengah dan Kawasan Bandar Udara Sultan Nuku Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (20/10/2026), dihadiri perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Tim Penyusun dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Maluku Utara, para pimpinan OPD, camat, lurah, dan kepala desa.
Dalam sambutannya, Rudy Ipaenin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN RI atas dukungan bantuan teknis dalam proses penyusunan RDTR, serta kepada UNU Maluku Utara yang dipercaya sebagai tim penyusun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memandang dukungan tersebut sebagai bentuk sinergi yang penting antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang terarah, terencana, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rudy menegaskan, penataan ruang tidak hanya sebatas pengaturan pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan potensi wilayah dimanfaatkan secara optimal, proporsional, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, penyusunan RDTR Kecamatan Oba Tengah memiliki arti strategis karena dapat memperkuat kepastian arah pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang di masa depan.
“RDTR diharapkan menjadi instrumen yang memberikan kejelasan arah pemanfaatan ruang dan mendukung kepastian bagi seluruh pihak. Kepastian tata ruang juga merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha, membuka peluang investasi, serta mendorong kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap tim penyusun dari UNU Maluku Utara dapat bekerja secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, aspirasi masyarakat, serta keselarasan dengan kebijakan penataan ruang yang lebih luas.
Rudy juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat hingga pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan agar dokumen RDTR yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
“FGD hari ini hendaknya menjadi ruang dialog yang produktif, tempat kita menyamakan persepsi, menyampaikan pandangan, dan membangun kesepahaman mengenai arah pengembangan wilayah Oba Tengah ke depan,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Rudy menegaskan keberhasilan RDTR tidak hanya diukur dari selesainya dokumen perencanaan, tetapi juga dari kemampuannya menjadi pedoman pembangunan yang memberikan kepastian hukum, mendukung investasi, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Mari kita jadikan penyusunan RDTR ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kepastian perencanaan, dan membangun fondasi pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, berkelanjutan, ramah investasi, serta tangguh terhadap bencana,” tutupnya.
Sementara itu, Kasubdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.E Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Kementerian ATR/BPN, Dian Ayu Wulandari, yang mengikuti kegiatan secara daring menjelaskan bahwa RDTR merupakan produk hukum pemerintah daerah.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah memiliki peran strategis untuk memastikan substansi dokumen yang disusun selaras dengan arah pembangunan daerah serta kondisi faktual di lapangan.
Sumber Berita : Siaran Pers













