RAKYATMU.COM – Pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (4/3/2026).
Dalam laporan tersebut, Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman mengungkapkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,50% dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Provinsi Maluku Utara.
Wali Kota juga menjelaskan, meski pertumbuhan ekonomi tahun 2025 melambat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 8,85%, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tetap mengalami kenaikan menjadi Rp9,41 triliun dari sebelumnya Rp8,83 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peningkatan ekonomi ini turut mendongkrak PDRB per kapita masyarakat Ternate yang kini menyentuh angka Rp43,41 juta per tahun. Namun, pertumbuhan ini dibayangi beberapa tantangan sosial dan fiskal:
- Inflasi: Tercatat sebesar 1,91% dengan IHK 110,29, dipicu sektor transportasi dan perumahan.
- Pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 6,92% (sebelumnya 6,42%) akibat lonjakan angkatan kerja baru.
- Kemiskinan: Angka kemiskinan mengalami kenaikan tipis dari 3,14% menjadi 3,34%, meski diklaim masih dalam kategori terkendali.
- IPM: Mencapai 83,01 poin, memosisikan Ternate sebagai daerah dengan kualitas hidup terbaik di Maluku Utara.
Dari sisi finansial, Pemkot Ternate melaporkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp926,8 miliar atau 83,12% dari target Rp1,11 triliun. Sementara itu, serapan belanja daerah mencapai Rp925,4 miliar atau 83,07%.
Tauhid menekankan, tahun 2025 merupakan langkah awal implementasi RPJMD 2025–2029. Fokus utama pembangunan diarahkan pada:
- Pelestarian cagar budaya.
- Penguatan keragaman sosial budaya.
- Mitigasi kebencanaan dan tata ruang kota yang berkeadilan.
Sepanjang tahun 2025, Pemkot Ternate juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta meraih berbagai penghargaan nasional di bidang pendidikan dan pencegahan korupsi.
Wali Kota dua periode itu berharap laporan ini dapat dikaji DPRD untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan kinerja pemerintah pada tahun berjalan. (**)
Editor : Redaksi
