RAKYATMU.COM – Pertemuan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Maluku Utara pada tanggal 6 September 2023 di Red Corner Cafe Ternate dipastikan bakal tidak sesuai dengan rencana awal. Menyusul adanya perubahan skema koalisi partai di tingkat nasional.
KIM sendiri mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres di 2024 mendatang, dengan beranggotakan enam partai politik, di antaranya Gerindra, Golkar, Gelora, PBB, PAN serta PKB. Meski demikian, PKB akan hengkang dari KIM.
Sebab, kini PKB-NasDem membentuk koalisi sendiri dengan ‘menjagokan’ Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres. Padahal sebelumnya Partai NasDem-PKS-Partai Demokrat sudah membentuk Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) mengusung Anies Baswedan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hitungannya, dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik bisa mendaftarkan capres-cawapres maksimal memiliki 115 kursi di DPR.
Sementara kursi NasDem-PKB sudah melebihi ambang batas. Rinciannya NasDem 59 kursi dan PKB 58 kursi, jadi apabila ditotalkan menjadi 117 kursi DPR.
Sekretaris DPW PKB Maluku Utara Abdul Malik Sillia mengatakan, belum menerima instruksi dari DPP untuk menghadiri pertemuan dengan KIM.
“Saya sudah satu minggu berada di Kepulauan Sula dan belum mendapatkan perintah (PKB) apa-apa. Saya belum bisa berkomentar apa-apa,” katanya saat dihubungi Rakyatmu.com pada Jumat (1/9/2023).
Malik juga tidak menjawab saat ditanya apakah PKB akan hadir pada kegiatan yang diagendakan tanggal 6 September.
Terpisah, Sekretaris DPD Partai Gerindra Maluku Utara Ikhi Sukardi Husen mengungkapkan, dalam pertemuan KIM akan menyepakati program untuk kemenangan Prabowo di Maluku Utara.
Ia menyebutkan, enam partai politik dalam KIM berarti 40 persen jumlah kursi, hal ini tentu menjadi tolak ukur mencapai kemenangan di Pilpres. Menurut dia, dua kali Pilpres di Maluku Utara Prabowo unggul 60 persen.
“Apalagi ada Golkar, PAN, PBB dan Gelora. Dengan koalisi ini di Maluku Utara bisa lebih dari itu. Persentasenya minimal 70 persen, karena partai politik yang bergabung juga punya kekuatan besar,” ungkapnya.
Ia mengakui, sejauh ini komunikasi dengan PKB tidak ada masalah. Bahkan PKB juga diundang dalam pertemuan KIM.
“PKB kita undang di kegiatan ini. Soal perubahan nama koalisi dari koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya) ke KIM itu ranahnya ketum-ketum koalisi di sana (DPP), jadi kita hanya menyesuaikan kesepakatan,” terangnya. (**)
Penulis : Haerudin Muhammad
Editor : Diman Umanailo
