RAKYATMU.COM – Mantan Ketum DPW Partai PAN Maluku Utara Iskandar Idrus telah memenangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.
Perkara dengan nomor : 41/Pdt.G/2023/PN Tte, menggugat Surat Keputusan (SK) pemberhentian sebagai anggota partai, yang diteken langsung Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno, nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023.
Mereka yang digugat di antaranya, Ketua Mahkamah Partai PAN H. Muhammad Rizal, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno, Ketua DPW PAN Maluku Utara Tutur Sutikno dan Sekretaris DPW PAN Maluku Utara Jamrud Hi. Wahab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Haryanta pada Kamis (14/9/2023) itu telah memutuskan 8 poin dalam pokok perkara.
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
- Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Penolakan Gugatan Penggugat Nomor : 015/PPIP/MP-PAN/6/2023 Tertanggal 8 Juni 2023 Yang ditandatangani oleh Tergugat I.
- Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum. PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Tertanggal 16 Mei 2023; mengikat Keputusan Tergugat II.
- Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan dan/atau Surat Tergugat III Nomor PANA/27/K-S/078/V/2023 Tertanggal 13 Mei 2023 Perihal : Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN Penggugat Yang diusulkan Tergugat III kepada Tergugat II.
- Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Tergugat III Nomor : PAN/B/27/K-S/069/V/2023 Tertanggal 19 Mei 2023 Tentang Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional.
- Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Nomor Nomor :PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Tertanggal 16 Mei 2023.
- Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan dan/atau Surat Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/073/V/2023 Tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai PAN atas nama ISKANDAR IDRUS, S.T. digantikan oleh JAMRUD HI. WAHAB.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Iskandar Idrus, Hairun Rizal mengatakan, bahwa gugatannya ialah keberatan terhadap keputusan DPP PAN yang memberhentikan Iskandar Idrus dari keanggotaan partai, maka secara otomatis akan dilakukan pengusulan Penggantian Antarwaktu (PAW) ke DPRD Provinsi Maluku Utara.
“Bukan diberhentikan dari ketua DPW PAN tetapi dari keanggotaan partai. Sebab status keanggotaannya menjadi prasyarat untuk dicalonkan lagi, kalau diberhentikan berarti di PAW, itu efek hukumnya,” katanya.
Ia menyebut keputusan DPP PAN tersebut inkonstitusional, karena bertentangan dengan AD/ART partai yang kemudian dikuatkan dengan peraturan partai nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, kata Hairun, Mahkamah Partai tidak melaksanakan peradilan, tetapi langsung menolak gugatan yang telah diajukan.
“Mestinya Mahkamah harus memanggil para pihak dan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, apakah menolak atau mengabulkan. Menolak gugatan kami bukan dalam bentuk putusan, namun hanya selembar surat yang berisi perihal terhadap gugatan,” pungkasnya. (**)
Penulis : Haerudin Muhammad
Editor : Diman Umanailo
