Denda Rp500 Miliar Tambang Nikel Milik Sherly Tjoanda Dicurigai Jadi Tiket Aman Elite

- Wartawan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:26 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karikatur. (RakyatMu)

Karikatur. (RakyatMu)

RAKYATMU.COM – Sanksi denda administratif Rp500 miliar yang dijatuhkan kepada perusahaan tambang nikel milik Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, kini dicurigai hanya menjadi ‘tiket aman’ bagi elite yang menabrak aturan.

Pasalnya, hingga kini penegak hukum terkesan mendiamkan indikasi kejahatan kehutanan dan pidana lingkungan yang dilakukan oleh PT Karya Wijaya. Kriktik Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Utara, penegak hukum agar tidak seperti macan kertas.

Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), kepemilikan saham mayoritas di PT Karya Wijaya berubah pada akhir 2024 setelah wafatnya Benny Laos, dengan Sherly Tjoanda tercatat sebagai pemegang saham terbesar (71%) dan sisanya terbagi ke tiga anaknya (masing-masing 8%).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sanksi denda Rp500 miliar ini, diketahui saat Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH), menertibkan tambang-tambang ilegal milik pengusaha hitam yang merusak hutan dan lingkungan.

Penertiban kawasan hutan oleh Satgas, dilansir inilah.com berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP-TT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 13/LHP/05/2024, menemukan PT Karya Wijaya mencaplok lahan di areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) milik PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara di wilayah Gebe.

Meski mengantongi IUP Operasi Produksi, perusahaan milik Sherly Tjoanda itu, tak memenuhi sejumlah syarat dasar. Mulai dari absennya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tidak adanya dana jaminan reklamasi, hingga nekat membangun jetty tanpa izin.

BACA JUGA :  Kadis PUPR Sula dan Direktur CV SBU Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan Fiktif

Langkah ini dinilai menabrak Pasal 14 Ayat (1) PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Akibatnya, Satgas PKH menjatuhkan denda sebesar Rp500 miliar atas aktivitas tambang nikel ilegal seluas 51,3 hektare.

Dari persoalan tersebut, Ketua Umum DPD IMM Maluku Utara, M. Taufan Baba, menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan tidak boleh berhenti seperti ungkapan kiasan macan kertas.

“Masyarakat Maluku Utara berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan ekologis. Sejumlah persoalan krusial menyangkut PT Karya Wijaya di Pulau Gebe seolah berjalan di tempat tanpa ada keterbukaan informasi kepada publik,” tegas Taufan dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

DPD IMM Maluku Utara mencatat sedikitnya empat persoalan mendasar yang masih menggantung dan wajib dijawab oleh pemerintah maupun pihak perusahaan:

  1. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebelumnya menjatuhkan denda administratif sekitar Rp500 miliar kepada PT Karya Wijaya akibat menambang di kawasan hutan seluas 51,3 hektare tanpa izin (IPKH/PPKH). Namun, publik tidak pernah mendapat laporan apakah denda fantastis itu sudah masuk ke kas negara atau belum.
  2. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perusahaan disorot karena belum menyetor dana jaminan reklamasi dan pascatambang, serta membangun dermaga khusus (jetty) tanpa izin pemanfaatan ruang. Kondisi ini dinilai sangat mengancam ekosistem Pulau Gebe yang tergolong pulau kecil dan rentan.
  3. Konflik tata usaha negara antara PT Karya Wijaya dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara terkait tumpang tindih batas konsesi membuktikan masih carut-marutnya tata kelola izin tambang di lapangan.
  4. Adanya hubungan kepemilikan saham dengan Gubernur Sherly Tjoanda Laos memicu keraguan publik terhadap objektivitas pengawasan di tingkat daerah. IMM mendesak pemerintah pusat mengambil alih penuh fungsi pengawasan agar proses hukum bebas dari intervensi kekuasaan.
BACA JUGA :  Pemda Kabupaten Halmahera Tengah Bakal Sita 17 Aset Perusahaan Tambang

Atas dasar tersebut, DPD IMM Maluku Utara melayangkan tiga tuntutan utama kepada Satgas PKH, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan manajemen PT Karya Wijaya. Mereka mendesak adanya transparansi status denda Rp500 miliar, pemenuhan seluruh kewajiban temuan BPK terkait lingkungan dan jetty, serta penegakan hukum yang bebas dari konflik kepentingan.

“IMM Maluku Utara akan terus mengawal kasus ini. Jika tidak ada kejelasan dan keterbukaan dari instansi berwenang maupun manajemen perusahaan, kami siap menempuh langkah-langkah konsolidasi gerakan dan pelaporan lanjutan ke tingkat pusat,” pungkasnya. (**)

Penulis : Diman

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Selangkah Lagi Kasus Dugaan Penyelundupan BBM Subsidi di Sula Gelar Perkara, Febby?
Enam Tahun, Ditreskrimsus Polda Malut Diamkan Kasus Dugaan Korupsi di Sula
10 Tahun Ditreskrimsus Polda Malut Senyapkan Proyek Fiktif Taman Makam Pahlawan di Sula
Jangan karena Bos Febby, Marwah Polres Sula Tercoreng
Polres Taliabu Turun Tangan di Sengketa Lahan Warga dan PT CABM
Tiga Tersangka dan Barang Bukti Korupsi DD Taliabu Diserahkan ke JPU
Kasus Penyelundupan BBM Subsidi di Sula, Netizen: Kapan Polisi Tangkap Bos Febby?
Komitmen Kapolri Berantas Mafia BBM, Polisi Didesak Tangkap Febby di Sula

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:26 WIT

Denda Rp500 Miliar Tambang Nikel Milik Sherly Tjoanda Dicurigai Jadi Tiket Aman Elite

Kamis, 19 November 2026 - 16:05 WIT

Selangkah Lagi Kasus Dugaan Penyelundupan BBM Subsidi di Sula Gelar Perkara, Febby?

Rabu, 18 November 2026 - 13:00 WIT

Enam Tahun, Ditreskrimsus Polda Malut Diamkan Kasus Dugaan Korupsi di Sula

Minggu, 15 November 2026 - 11:40 WIT

10 Tahun Ditreskrimsus Polda Malut Senyapkan Proyek Fiktif Taman Makam Pahlawan di Sula

Jumat, 13 November 2026 - 13:48 WIT

Jangan karena Bos Febby, Marwah Polres Sula Tercoreng

Rabu, 11 November 2026 - 19:28 WIT

Polres Taliabu Turun Tangan di Sengketa Lahan Warga dan PT CABM

Senin, 9 November 2026 - 18:37 WIT

Tiga Tersangka dan Barang Bukti Korupsi DD Taliabu Diserahkan ke JPU

Minggu, 8 November 2026 - 23:27 WIT

Kasus Penyelundupan BBM Subsidi di Sula, Netizen: Kapan Polisi Tangkap Bos Febby?

Berita Terbaru