RAKYATMU.COM – Desakan keras mengarah ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula, Maluku Utara. Publik dan warga mendesak polisi segera menangkap pemilik SPBU Kompak Desa Sama, Febby Liejaya Macpal, setelah sopir truk pengangkut 1,3 ton BBM bersubsidi yang dicegat warga di Desa Waigoi secara terang-terangan mengaku bertindak atas perintah sang bos.
Kasus dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite ini bermula pada Sabtu, 17 Oktober 2026, sekitar pukul 10.00 WIT. Saat itu, warga Desa Waigoi, Kecamatan Sulabesi Timur, mencegat sebuah truk yang melintas dengan muatan mencurigakan.
Ketika diperiksa, warga menemukan sebanyak 55 jeriken berukuran 25 liter yang berisi Pertalite bersubsidi dengan total volume mencapai sekitar 1,3 ton. Berdasarkan pengakuan sopir di lokasi kejadian, puluhan jeriken BBM subsidi tersebut rencananya akan dibawa ke arah utara atas instruksi langsung dari Febby Liejaya Macpal selaku pemilik SPBU Kompak Desa Sama (CV Global Niaga Mandiri).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah jeritan warga akibat kelangkaan dan kesulitan memperoleh BBM subsidi, pertanyaan besar kini bergulir di media sosial. “Jika barang bukti sudah ada dan sopir mengaku atas perintah sang bos, kapan aparat kepolisian menangkap Febby?” ujar Aldi Umasugi di kolom komentar Fanpage Facebook RakyatMu.com.
Salah satu pemuda Waigoi bernama Zulkarnain Yoisangadji merasa kecewa terhadap Polres Sula, karena ia menilai pihak kepolisian terkesan lamban dan tebang pilih dalam menindak para pelaku serta aktor intelektual dibalik distribusi ilegal tersebut.
Menurut Zulkarnain yang juga Alumni Fakultas Hukum Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), menyebutkan aksi warga mencegat truk bermuatan BBM bersubsidi sudah masuk kategori melanggar hukum pidana yang serius.
“Jika dilihat dalam aturan, Febby melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Migas, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dari pemerintah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar,” ungkapnya, Jumat (13/11/2026).
Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Pasal 40 angka 9): Memperkuat ketentuan Pasal 55 UU Migas terkait ancaman pidana dan denda bagi pelaku penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Meskipun sudah terang kasus ini, namun kata dia, pihak kepolisian belum ada langka yang serius untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Olehnya itu, ia mendesak Kapolda Maluku Utara turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepolisian di Kepulauan Sula demi memulihkan integritas aparat dan memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
Sementara Kapolres Kepulauan Sula saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (11/11/2026) terkait kasus dugaan penyelundupan BBM di SPBU Desa Sama, belum ada tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Penulis : Diman
Editor : Redaksi
