RAKYATMU.COM – Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda mengabaikan penekanan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait sinergi dan tanggung jawab untuk mendukung serta mengawasi kelancaran program Sekolah Rakyat khususnya di Desa Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat.
Pasalnya, beberapa aktivitas pekerjaan di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Halmahera Barat dihentikan sementara. Karena ada dugaan penggelapan anggaran dalam proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
Dugaan penggelapan dana ini melibatkan manajemen PT. Putra Rato Mahkota. Perusahaan ini merupakan Sub Kontraktor yang ditunjuk langsung oleh PT. Hutama Karya selaku pemenang tender utama PSN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun bermasalah hingga pekerjaan dihentikan sementara, Gubernur Sherly malah mengapresiasi pihak PT Hutama Karya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kinerja mereka. Apresiasi istri mendiang Benny Laos itu saat melakukan peninjauan ke lokasi proyek Sekolah Rakyat di Halbar, pada tanggal 1 Juli 2026.
Tidak seriusnya Gubernur mengawasi Sekolah Rakyat di Halmahera Barat, sehingga terjadi dugaan penggelapan dana sebesar Rp700 juta pada pencairan uang muka percepatan senilai Rp1,242 miliar.
Kasus ini diketahui setelah Pelaksana Lapangan PT. Putra Rato Mahkota, Thresia B. Diana Alfa Leba, membeberkan masalah di lapangan hingga beberapa item kegiatan mandek seperti pematangan lahan, pembangunan pagar, dan pembuatan saluran air.
Thresia B. Diana Alfa Leba biasa disapa Diana itu mengungkapkan pencairan uang muka percepatan senilai Rp1,242 miliar yang dikirim PT Hutama Karya ke PT Putra Rato Mahkota pada 15 April 2026.
Uang tersebut, Diana mengaku hanya menerima Rp600 juta, yang terdiri dari transferan senilai Rp500 juta dan kasbon upah pekerja sebesar Rp100 juta. Sedangkan sisa sekitar Rp742 juta diduga ditahan oleh Direktur Cabang berinisial W dan bagian keuangan berinisial V.
“Saya menduga anggaran tersebut dialihfungsikan, karena saat saya tagih mereka mengaku uangnya sudah habis,” kata Diana, Rabu (7/10/2026).
Mandeknya program presiden di Halmahera Barat itu, membuat Ketua DPD Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara, Mudasir Ishak, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan penggelapan anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat.
Mudasir menegaskan, tindakan oknum subkontraktor yang diduga menyalahgunakan atau menggelapkan uang muka proyek merupakan bentuk tindak pidana murni yang tidak bisa ditoleransi.
“Kami meminta APH untuk bergerak cepat memanggil dan memeriksa Direktur PT Putra Rato Mahkota serta bagian keuangannya. Ini menyangkut hak pekerja dan uang negara,” tegasnya.
Mudasir menambahkan, program Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah pelosok.
Oleh karena itu, lanjutnya, segala bentuk tindakan yang menghambat jalannya proyek, terutama yang mengarah pada indikasi korupsi atau penggelapan, harus ditindak tanpa pandang bulu, karena sangat merugikan masyarakat Halmahera Barat.
Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau agar proyek pendidikan bagi masyarakat adat dan anak-anak di Desa Rioribati tidak terlantar.
Hingga berita ini ditayangkan, wartawan masih berupaya konfirmasi Direktur PT Putra Rato Mahkota berinisial W maupun bagian keuangan berinisial V. (**)
Penulis : Diman
Editor : Redaksi
