RAKYATMU.COM – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara mendesak Polres Halmahera Selatan segera mengambil langkah hukum terhadap Farid Abae, karena telah melakukan kerusakan pohon mangrove di wilayah Desa Indomut untuk kepentingan galangan kapalnya tanpa memiliki izin.
Penebangan pohon tersebut, untuk membuat jalan masuk galangan kapal seluas 4×380 meter menggunakan alat berat menuju bibir pantai.
Padahal, merusak pohon mangrove adalah melanggar Pasal 35 huruf e, f dan g Undang–undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau–pulau Terkecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur YLBH Maluku Utara Bachtiar Husni mengatakan, kontraktor Farid Abae yang secara terang–terangan melakukan penebangan pohon mangrove diduga tidak mengantongi izin, sehingga kepolisian setempat sudah bisa memiliki dasar dengan aturan yang berlaku untuk mengambil langkah hukum.
“Hutan mangrove merupakan lahan yang dipunyai negara dan tidak bisa disalahgunakan siapapun juga, kalaupun mau mempergunakannya harus mendapatkan izin pemerintah daerah, itu pun harus melewati kajian yang matang dan berimbang,” katanya pada Rabu (22/11/2023).
Dia mempertanyakan jika diperuntukan untuk kepentingan pribadi, maka siapa yang memberikan akses untuk membongkar, karena masih ada lokasi lain yang tidak berdampak secara ekologis. Olehnya itu, hal ini tidak bisa dibenarkan dari aspek apapun apalagi tidak ada izin.
“Masyarakat Desa Indomut harus melayangkan keberatan, dengan mendesak pihak kepolisian untuk mengambil langkah hukum, karena ada aspek hukum yang bakal menjerat terhadap yang bersangkutan,” tuturnya.
Pihaknya meminta kepolisian harus berani tanpa ada tebang pilih, apalagi pelaku merusak pohon mangrove merupakan seorang kontraktor, sehingga tidak harus dibiarkan karena perbuatannya termasuk pelanggaran hukum.
“Polisi harus profesional dalam menjalankan tugasnya, jangan sampai oknum seperti Farid Abae dibiarkan lolos hukum tanpa ada tanggung jawab didepan hukum, jadi harus ada efek jera. Saya sangat berharap Polres Halmahera Selatan bisa mengambil langkah hukum dan diproses pidana,” cecarnya. (**)
Penulis : Haerudin Muhammad
Editor : Diman Umanailo
