Kejari dan Inspektorat Sula ‘Doyan’ Kasus Kecil di Desa Pohea: Warga Diperiksa dari Tahun 2021 hingga 2026

- Wartawan

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:43 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Inspektorat Kepulauan Sula. (Istimewa)

Kantor Inspektorat Kepulauan Sula. (Istimewa)

RAKYATMU.COM – Kejari dan Inspektorat Kepulauan Sula sepertinya doyan periksa kasus kecil di Desa Pohea. Bahkan Inspektorat yang dipimpin oleh Kamarudin Mahdi ini diduga tidak menyukai mantan Kepala Desa Pohea, Rudi Duwila.

Pasalnya, di tahun 2021 berdasarkan temuan LHP reguler Inspektorat Desa Pohea hanya Rp63 juta. Namun di tahun 2022, menurut data Inspektorat sesuai hasil audit investigasi ditemukan kerugian negara sebesar Rp398 Juta.

Praktisi Hukum Maluku Utara, Rasman Buamona mengatakan, temuan Rp398 Juta ini, lanjut dia, berdasarkan perintah lisan Bupati Kepulauan Sula. Sementara, di desa lain Inspektorat tidak melakukan audit investigasi.

“Padahal, ada desa yang hasil audit regulernya terdapat temuan dengan jumlah yang lebih besar dari Desa Pohea,” ungkapnya, Kamis (27/8/2026).

Anehnya, Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan ADD dan DD Desa Pohea Tahun Anggaran 2021 dan 2022 ini hingga tahun 2026. Karena saat ini, Kejari dan Inspektorat kembali memanggil warga untuk dilakukan pemeriksaan.

Sedangkan, ADD dan DD Desa Pohea telah selesai diperiksa, dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) diserahkan ke pemerintah desa dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. LHP tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Kejari untuk Penyidikan.

“Pemeriksaan kemarin dan hari ini membuat masyarakat bingung, karena tidak pernah mendapat penjelasan dari Inspektorat, karena sudah berulang kali Inspektorat memanggil masyarakat untuk dimintai keterangan. Begitu pula di Kejaksaan. Masyarakat terus dipanggil untuk diperiksa,” kesalnya.

BACA JUGA :  Tim Hukum FAM-SAH Lapor Oknum Panwas Desa, Kepulauan Sula 

“Sehingga, tadi saya ke Kantor Desa Pohea dan menyampaikan kepada pihak Inspektorat dan Kejari untuk memberikan penjelasan ke masyarakat. Masyarakat  dipanggil untuk diperiksa terkait apa? Dan tujuannya untuk apa?,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kejari maupun Inspektorat Kepulauan Sula terkait kasus tersebut. Redaksi masih berupaya hubungi pihak terkait, agar kasus ini diketahui secara terang serta tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. (**)

Penulis : Iky

Editor : Diman

Berita Terkait

Abaikan Penekanan Presiden, Gubernur Sherly Malah Apresiasi Sekolah Rakyat Bermasalah
Dugaan Rekayasa Kasus di PT NHM, Akankah Masuk Atensi Kapolri?
Korupsi ISDA Aliong Mus Hadir di Kejati Malut Tanpa Diborgol
Polda Malut Kembali Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi DD Pulau Taliabu ke Jaksa
Terpidana Korupsi BTT Sula Lasidi Leko Masih Terima Gaji DPRD
Dugaan Rekayasa Kasus, Propam Polda Malut Didesak Periksa Penyidik Polsek Malifut
Dikriminalisasi PT NHM, Anak dan Keluarga Septian Sam Minta Perhatian Kapolda Maluku Utara
Rekayasa Kasus TPKS Terbongkar, Humas PT NHM dan Kapolres Halut Kompak Blokir Nomor

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 10:44 WIT

Abaikan Penekanan Presiden, Gubernur Sherly Malah Apresiasi Sekolah Rakyat Bermasalah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 12:31 WIT

Dugaan Rekayasa Kasus di PT NHM, Akankah Masuk Atensi Kapolri?

Selasa, 29 September 2026 - 14:15 WIT

Korupsi ISDA Aliong Mus Hadir di Kejati Malut Tanpa Diborgol

Selasa, 29 September 2026 - 12:27 WIT

Polda Malut Kembali Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi DD Pulau Taliabu ke Jaksa

Senin, 28 September 2026 - 15:36 WIT

Terpidana Korupsi BTT Sula Lasidi Leko Masih Terima Gaji DPRD

Minggu, 27 September 2026 - 13:41 WIT

Dugaan Rekayasa Kasus, Propam Polda Malut Didesak Periksa Penyidik Polsek Malifut

Kamis, 24 September 2026 - 17:26 WIT

Dikriminalisasi PT NHM, Anak dan Keluarga Septian Sam Minta Perhatian Kapolda Maluku Utara

Kamis, 24 September 2026 - 13:01 WIT

Rekayasa Kasus TPKS Terbongkar, Humas PT NHM dan Kapolres Halut Kompak Blokir Nomor

Berita Terbaru

Suasana Warga Membayar PBB di Pojok Pajak BP2RD Kota Ternate

Daerah

BP2RD Kota Ternate Buka Pojok Pajak di Kalumata

Jumat, 16 Okt 2026 - 15:17 WIT

Petugas BP2RD Kota Ternate Menyambangi Wajib Pajak di Kelurahan Kalumata. (RakyatMu)

Daerah

Optimalkan PAD, BP2RD Kota Ternate Sambangi Wajib Pajak

Kamis, 15 Okt 2026 - 18:40 WIT