RAKYATMU.COM – Kasus dugaan korupsi serta proyek fiktif pengadaan lahan dan pembangunan taman makam pahlawan di Kabupaten Kepulauan Sula yang sejak lama menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disinyalir disenyapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara selama 10 tahun.
Berdasarkan data yang dikantongi RakyatMu.com bahwa anggaran taman makam pahlawan sebesar Rp7 Miliar diduga fiktif. Hal ini diperkuat dengan temuan BPK RI Perwakilan Maluku Utara Nomor: 16.A/LHP/XIX.TER/05/2016 pada 26 Mei 2016 sesuai hasil laporan keuangan Pemda tahun 2015.
Kemudian, kasus ini dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Malut pada Kamis, 6 April dan 14 Desember 2016 dengan bukti laporan nomor: 24/WI/122016.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Waktu itu, dugaan tindak pidana korupsi tersebut senilai Rp7 miliar, kemudian dicairkan di BRI Cabang Ternate tanpa SP2D, yang dilakukan oleh inisial IM dan rekan-rekannya dan diserahkan ke mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus,” ungak Praktisi Hukum Maluku Utara, Zulkarnain Yoisangadji, Minggu (15/11/2026).
Zulkarnain menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK, Ahmad Fauzi Amin pernah menyatakan, pencairan dana Rp7 miliar dilakukan mantan bendahara umum daerah, yakni IM alias Irwan di BRI Cabang Ternate pada 9 Maret 2015 tanpa SP2D.
Padahal, lanjutnya, transaksi keuangan biasanya dilakukan dengan SP2D atau surat resmi dari DPPKAD yang dapat dilakukan di BRI KCP Sanana. Sementara cek yang diberikan pihak Bank dengan nomor seri CFB 915526-915550.
Dalam laporan tersebut, kata Zulkarnain, Irwan mengaku menarik dana dari rekening giro BRI kas daerah sebesar itu menggunakan cek DAB yang dibukukan oleh teller BRI atas perintah mantan Bupati AHM secara lisan pada awal 2015.
Olehnya itu, Zulkarnain mendesak Polda Malut segera memanggil dan periksa oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut, agar tidak ada kecurigaan publik terhadap aparat penegak hukum khususnya Ditreskrimsus.
“Kasus ini sudah lama, tapi kenapa Ditreskrimsus Polda Maluku Utara tidak tindak lanjut? Padahal dalam LHP BPK sudah jelas bahwa anggaran taman makam pahlawan itu fiktif,” tutupnya. (**)
Penulis : Ikhy
Editor : Diman













