RAKYATMU.COM – Direktur Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala), Nurdewa Syafar mengomentari terkait pembangun Pemerintah Kota Ternate yang setiap tahunnya penyusunan program selalu berbasis pembangunan infastruktur.
Padahal jika dilihat bahwa Kota Ternate tidak harus berpatokan angka 80 persen infastrukturnya tetapi harus berbanding terbalik 85 persen harus membahas kualitas manusia.
“Kota Ternate itu secara infastruktur sudah Alhamdulillah kita sudah mencapai angka 75 persen untuk kebutuhan dasar tinggal dicicil terkait dengan soal dampak-dampak lainnya,” katanya kepada Rakyatmu.com pada Senin (6/2/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Nurdewa, yang harus dibahas adalah infastruktur dan non infastrukturnya, supaya bisa imbang. Berbicara infastruktur harus berimbang soal kualitas manusia. Misalnya pada masa Wali Kota sebelumnya, selalu berbicara konsep Ternate sebagai Kota Madani.
Tetapi, lanjut Nurdewa, banyak kemudian masyarakat melakukan zina, banyak pelaku PSK dan dampak-dampak yang merusak tatanan dan moral masyarakat.
“Lagi-lagi dibiarkan, bahwa itu tidak urgen bagi pengambil kebijakan. Kalau kita tidak berbicara kualitas manusianya bagaimana infastruktur itu dipakai,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti prospek pembangunan yang berdampak pada perempuan, antara harapan dan kenyataan. Perempuan menikmati kota dengan layanan dan fasilitasnya tetapi ada konflik dampak sosial yang tidak tanggapi oleh OPD dan pemerintah kota terkait dengan urgensinya.
“Data layanan Daurmala tahun 2020, di Kota Ternate kasus yang masuk sebanyak 27. Belum lagi UPTD dan lembaga layanan lain yang menerima kasus. Di tahun 2021 ada 36 kasus pemerkosaan terus di tahun 2022 ada 31 kasus,” bebernya.
Pihaknya menyebutkan, Kota Ternate itu kota agamais dan budayanya sangat kuat tetapi kemudian problem sosialnya sangat banyak. Masalah lainnya, lanjut dia, jalan trotoar itu tidak dimanfaatkan lagi bagi pejalan kaki, banyak anak-anak yang mengalami ketabrakan dan para disabilitas yang kehilangan haknya.
“Orang yang mendirikan usaha sampai trotoar pun dipakai, Ini harus menjadi tematik luar biasa bagi Wali Kota. Kita tidak memiliki hak sama sekali apalagi orang disabilitas,” tutupnya.
