RAKYATMU.COM – Dua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membantah tudingan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, M Natsir Sangadji terhadap Bupati Fifian Adeningsih Mus terkait pengelolaan APBD 2023 buruk.
Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Maulana Usia, mengatakan bila mencermati pernyataan dari Ketua Komisi III soal Bupati mengelola APBD Tahun 2023 buruk itu salah.
Sebab, lanjut dia, hingga sampai saat ini belum ada hasil audit dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara sebagai lembaga resmi yang menilai Kabupaten Kepulauan Sula dalam mengelola APBD tahun 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita semua ketahui hingga kini belum ada lembaga resmi seperti BPK RI yang menyatakan Kepulauan Sula dalam pengelolaan APBD 2023 tidak baik,” ujarnya kepada reporter rakyatmu.com, Kamis (7/12/2023).
Tidak hanya itu, Maulana juga menegaskan, Pemkab Kepulauan Sula hingga sampai saat ini masih bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan langsung oleh BPK RI sejak tahun 2022 lalu.
“Pemkab Kepulauan Sula raih WTP berturut-turut sejak tahun 2021 hingga 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 belum di keluarkan oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara,” jelasnya.
Selain itu, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Sula, Jainudin Umaternate juga menanggapi terkait dengan pekerjaan fisik ruas jalan di Pulau Mangoli.
“Kalau untuk jalan Desa Buya menuju Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan itu sampai sekarang belum ada pencairan sama sekali seperti pencairan uang muka juga belum. Sementara, nilai penawarannya sebesar, Rp 3.479.577.867,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jainudin menambahkan, untuk jalan Desa Kou-Kawata pencairan uang mukanya sudah pencairan 20 persen. Sedangkan progres pekerjaan dilapangan sudah melebihi dari 20 persen.
“Saat ini jalan sudah dikerjakan mulai dari Desa Kawata menuju Desa Kou. Sekarang penimbunan jalannya sudah sampai di Desa Waitamela. Pekerjaan kurang lebih sudah satu bulan. Nilai penawarannya jalan tersebut, Rp 19.450.000.000,” ucapnya.
Sedangkan, untuk pekerjaan jalan dua kilometer HRS di dalam kota Sanana pekan depan sudah dikerjakan. Pekerjaan agak terlambat lantaran hari ini barulah aspal tiba dari Kota Surabaya.
“Sebab, HRS itu pekerjaan aspal. Dan pekerjaaan yang di dalam kota tidak rumit. Sebab, pekerjaan sepanjang 2 kilometer paling lama seminggu sudah selesai. Saya juga tidak duduk diam terkait pekerjaan jalan, karena ini merupakan kebutuhan masyarakat juga,” tutupnya. (**)
Penulis : Karman Samuda
Editor : Diman Umanailo
