Farid Abae Diduga Tebang Ratusan Pohon Mangrove di Desa Indomut, Halmahera Selatan 

- Wartawan

Rabu, 22 November 2023 - 07:46 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pohon Mangrove yang Ditebang di Desa Indomut, Kabupaten Halmahera Selatan. (Rakyatmu)

Pohon Mangrove yang Ditebang di Desa Indomut, Kabupaten Halmahera Selatan. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Pengusaha Farid Abae diduga merusak habitat pohon mangrove dengan jumlah tak sedikit. Penebangan ini, untuk membuka jalan masuk lokasi galangan kapal miliknya yang terletak di Desa Indomut, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Pembukaan jalan, lebar 4 meter dan panjang 380 meter menuju bibir pantai, hal tersebut mengakibatkan padatan pohon mangrove ditebang dengan jumlah yang banyak. Namun pekerjaan dari Tahun 2022 itu, dihentikan tanpa ada pemulihan untuk menjaga ekosistem seperti semula.

Padahal, penebangan pohon mangrove sangat dilarang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 huruf e, f dan g UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau–pulau Terkecil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir.

Dan kemudian pulau–pulau kecil; menebang, melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau Kecil; menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.

Dengan ancaman pidana minimal 2 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam pasal 73, yang berbunyi:

BACA JUGA :  KPU Maluku Utara Sarankan Mindrawati Tempuh Jalur Hukum, PAN: Penuhi Kuota Dapil III

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

“Kami kurang tahu juga proyek apa cuma sudah lama. Lokasi itu bukan punya warga tapi milik pemerintah, dulu waktu masih dikerjakan kami lihat banyak pejabat–pejabat datang di lokasi,” kata beberapa warga, sambil menunjuk eksavator yang sudah dibiarkan berkarat di halaman rumah salah satu warga.

BACA JUGA :  Resmikan TPS Tematik di Kelurahan Kota Baru, Wali Kota: Bersama Atasi Sampah

Pengawas galangan kapal milik Farid Abae, Ibrahim mengatakan, memang pekerjaan dilakukan tahun 2022, namun tidak diketahui pasti penyebab hingga pekerjaan itu dihentikan.

“Saya hanya diperintahkan awasi saja, terkait hal–hal lain ditangani oleh bos Farid. Untuk kendala sehingga pekerjaan tidak dilanjutkan, lebih baik tanya langsung saja ke pemiliknya,” katanya saat ditemui di rumahnya pada Rabu (22/11/2023).

Ia menjelaskan, terhitung sepanjang jalan masuk sampai di bibir pantai berkisar 500 meter tetapi baru dikerjakan 380 meter. Dia tidak bisa menampik kalau tempat galangan kapal milik Farid Abae tersebut dulunya tumbuh rimbun pohon mangrove.

“Rencananya 5 hektar tapi terhenti jadi tidak tahu kapan akan dilanjutkan. Iya betul, dulu sebelum buat jalan masuk memang banyak pohon mangrove tapi dirubuhkan,” ungkapnya. (**)

Penulis : Haerudin Muhammad

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

PT Wika Diduga Melanggar Aturan Terkait Proyek Pembangunan RSUD Bobong
Besok, Mantan Pimpinan dan Banggar DPRD Taliabu Dipanggil Pansus Pinjaman
Bupati dan Wakil Tidak Hadir Paripurna APBD-P Pulau Taliabu, Fraksi PKD ‘Walk Out’
Sejumlah Lapak di Kota Ternate Hangus Terbakar
Pemkab Pulau Taliabu Luncurkan Program MBG di SD Inpres Bobong
Pemda Kepulauan Sula Peringati Maulid Nabi, Anak Yatim: Terima Kasih Ibu Bupati
Proyek RSUD Bobong Diduga Tanpa PBG, Komisi III Ultimatum PT Wika
Wabup Saleh Marassabessy Lantik Pengurus Baznas Kepulauan Sula

Berita Terkait

Selasa, 30 September 2025 - 23:40 WIT

PT Wika Diduga Melanggar Aturan Terkait Proyek Pembangunan RSUD Bobong

Selasa, 30 September 2025 - 19:22 WIT

Besok, Mantan Pimpinan dan Banggar DPRD Taliabu Dipanggil Pansus Pinjaman

Selasa, 30 September 2025 - 18:57 WIT

Bupati dan Wakil Tidak Hadir Paripurna APBD-P Pulau Taliabu, Fraksi PKD ‘Walk Out’

Selasa, 30 September 2025 - 11:39 WIT

Sejumlah Lapak di Kota Ternate Hangus Terbakar

Senin, 29 September 2025 - 19:32 WIT

Pemkab Pulau Taliabu Luncurkan Program MBG di SD Inpres Bobong

Jumat, 26 September 2025 - 17:58 WIT

Pemda Kepulauan Sula Peringati Maulid Nabi, Anak Yatim: Terima Kasih Ibu Bupati

Jumat, 26 September 2025 - 08:25 WIT

Proyek RSUD Bobong Diduga Tanpa PBG, Komisi III Ultimatum PT Wika

Jumat, 26 September 2025 - 07:04 WIT

Wabup Saleh Marassabessy Lantik Pengurus Baznas Kepulauan Sula

Berita Terbaru

Anggota Damkar Kota Ternate saat Memadamkan Api di Sejumlah Lapak. (Rakyatmu)

Daerah

Sejumlah Lapak di Kota Ternate Hangus Terbakar

Selasa, 30 Sep 2025 - 11:39 WIT