RAKYATMU.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Babussallam gandeng Polres dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula gelar dialog publik dalam menyambut May Day atau Hari Buruh pada 1 Mei 2025.
Kegiatan yang bertema “Kesejahteraan Buruh Tani Dan Nelayan Sebagai Pendongkrak Ketehan Pangan” itu dihadiri Kapolres AKBP Kodrat Muh Hartanto, Kepala Disnakertrans Abdi Umagapi, Ketua STSI Babussallam Kepulauan Sula Dr. Sahrul Takim dan kepala TKBM Pelabuhan Sanana.
Selain itu, adapun organisasi kemasiswaan dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Sula. Kegiatan ini berlangsung di Cafe Waiback, Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara pada Selasa (29/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden BEM Babusalam Kepulauan Sula Jisman Leko dalam sambutan menyampaikan, ketahanan pangan adalah pilar utama bagi keberlanjutan bangsa. “Maka dari itu, kita tidak boleh melupakan bahwa kekuatan sejati dari ketahanan pangan terletak pada para pelaku utamanya, yakni para buruh tani dan nelayan,” ungkapnya.
Menurutnya mereka adalah garda terdepan dalam menyediakan pangan untuk kurang lebih 270 juta rakyat Indonesia “Namun, ironi masih terjadi, mereka yang menyediakan makanan untuk kita, seringkali justru hidup dalam ketidakpastian ekonomi, keterbatasan akses terhadap teknologi, perlindungan sosial yang minim, dan ketimpangan dalam distribusi hasil usaha,” papar Jisman.
Dialog ini, lanjut dia bisa mendapat gagasan, mendengar suara dari akar rumput, serta merumuskan rekomendasi nyata agar kesejahteraan buruh tani dan nelayan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.
“Karena dengan memperkuat kesejahteraan mereka, kita tidak hanya membangun keadilan sosial, tapi juga memastikan ketahanan pangan nasional yang kokoh dan berkelanjutan,” ucap Jisman.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi, saling berbagi perspektif, dan bersama-sama merumuskan solusi yang berpihak pada rakyat kecil”.
Dalam dialog ini, Bem STAI juga mendorong beberapa rekomendasi ke pemerintah daerah agar dapat mengambil kebijakan kesejahteraan para buru, baik yang bekerja di perusahaan dan pelabuhan sanana.
“Saya pun melihat kondisi sosial masyarakat terkhusus untuk buruh tani dan nelayan rasanya diabaikan oleh pemerintah, sehingga kami masukkan dalam rekomendasi agar kita bisa mengawal bersama,” pungkasnya. (**)
Penulis : Aryanto
Editor : Diman
