Rakyatmu.com – Sherly Tjoanda – Sarbin Sehe resmi memimpin Maluku Utara (Malut). Dalam menjalankan roda pemerintahan, keduanya akan dibantu oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Sebagai jabatan strategis, Sherly-Sarbin diminta selektif dalam menentukan sosok yang tepat.
“Terutama yang mampu menerjemahkan visi-misi pemerintahan Shrely-Sarbin ke depan,” ujar tokoh muda Kota Ternate, Abdurrahman Salam dalam keterangannya kepada Rakyatmu, Selasa (4/3/2025).
Abdurrahman menilai, birokrasi Pemprov Malut saat ini cenderung diisi oleh orang-orang lama. Beberapa di antaranya sempat terseret dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK). Jika dipertahankan, maka ini dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi pemerintahan baru yang dipimpin oleh ibu Sherly dan pak Sarbin harus menghadirkan wajah-wajah baru, yang jauh dari karakter korupsi, kolusi, dan nepotisme agar Maluku Utara bangkit benar-benar terwujud,” ujarnya.
Menurutnya, para pejabat yang sempat terseret dalam kasus AGK seharusnya punya rasa malu. Karena perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merugikan masyarakat. Bahkan, arah pembangunan daerah menjadi tak menentu akibat perbuatan segelintir orang yang mementingkan urusan pribadi.
Abdurrahman menyebut, di tengah karut-marutnya birokrasi pemerintahan dengan pola perilaku menyimpang, dibutuhkan karakter pemimpin yang kuat dan berprinsip. Terutama dalam menentukan kabinet kerjanya. “Tidak boleh ikut gaya lama yang cenderung manipulatif dan korupsi,” tandasnya.
Abdurrahman menjelaskan, gaya lama yang terbangun selama ini adalah ketika seseorang diangkat sebagai kepala OPD, terutama di lingkup Pemprov Malut, lebih cenderung pada faktor kedekatan, lobi-lobi, bahkan mengarah pada suap. Praktik seperti ini harus dihindari.
“Masih ada orang-orang berintegritas yang bisa dipilih menjadi kepala OPD, tentu melalui tahapan seleksi sesuai kompotensi. Bila perlu gubernur tidak lagi memakai kepala-kepala OPD semasa kepemimpinan AGK. Karena rata-rata mereka telah diperiksa langsung oleh KPK,” ujarnya.
Bagi Abdurrahman, gubernur harus memilih bawahan yang seirama. Terutama dari sisi kompetensi, baik pejabat eselon III, IV, bahkan II. Meskipun mereka telah mengikuti uji kompetensi atau assessment. “Gubernur tinggal koordinasikan dengan KASN untuk bikin assessement,” katanya.
“Saya kira gubernur sudah tahu, bahwa negeri ini tidak maju karena pejabat hanya memikirkan diri sendiri serta kelompok kepentingannya. Prototipe pejabat kayak begini seperti sindikat yang sangat berbahaya bagi negeri Maluku Utara yang beradab ini,” imbuhnya.
