RAKYATMU.COM – Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pulau Ternate dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun anggaran 2026.
Digelar di Kantor Camat Pulau Ternate, Selasa (11/2/2025) kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Mohd. Taufik Djauhar, Camat Pulau Ternate Roy Nasir, Forkopimcam Pulau Ternate, para Lurah dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Pulau Ternate, dan para delegasi Kelurahan.
Musrenbang tersebut mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Infrastruktur Dasar pada Wilayah Batang Dua, Hiri dan Moti (BAHIM), Kemudahan dan Keadilan dalam Memperoleh Energi serta Optimalisasi Jaminan Perlindungan Pekerja Rentan”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Ternate dalam sambutannya mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu berlaku 5 tahun, dan terdapat program prioritas yang dilaksanakan di periode awal hingga saat ini.
“Analogi saya, RPJMD diibaratkan gerbang dan perlu dipahami oleh kita semua, bahwa seluruh program pemerintah yang telah dilakukan tidak pernah putus, harus berkesinambungan dan seperti air yang mengalir, tidak boleh putus, tidak boleh sendiri-sendiri.”
“Misalkan program camat terkait dengan kebijakan pariwisata, program tersebut harus selaras dengan program kebijakan Pemerintah kota Ternate yang nanti termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara. Kemudian, bersinergi juga dengan RPJM Nasional, jadi semua itu saling berkaitan,” terang Wali Kota.
Wali Kota dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan terkait visi misinya untuk 5 tahun kedepan, yakni terdapat lima misi dengan visi Ternate mandiri dan berkeadilan (Ternate Andalan) jilid II, dimana merupakan bagian dari kelanjutan Ternate Andalan jilid I.
“Ada beberapa hal yang harus kita pertajam dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan, mengingat seluruh kebijakan Ternate Andalan jilid I belum maksimal, maka dari itu penajamannya tetap akan dilakukan di 5 tahun ke depan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wali Kota secara singkat memaparkan bahwa fokus 5 tahun yang akan datang diantaranya adalah menumbuhkembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai tujuh nilai dasar Kota Ternate, “Karena keberadaan kita semua disini hingga saat ini tidak terlepas dari adanya masa lalu. Kita perlu melebur dalam tujuh nilai dasar Kota Ternate, yaitu Kie se gam makugugu matiti tomdi,” jelasnya.
Kata dia, membangun zona ekonomi baru di kawasan utara dan selatan Kota Ternate yang mana ini terkait dengan pembangunan dan lain sebagainya. Tata ruangnya harus diperhitungkan, terutama terkait dengan mitigasi kebencanaan.
Kemudian, mewujudkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih, transparan, akuntabel, yang berorientasi pada pelayanan publik.
“Kita memiliki keterbatasan sumber daya alam. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus menjadi faktor utama atau pendorong,” pungkasnya.
Selain itu, menciptakan ekonomi masyarakat yang tangguh dan unggul berbasis kepulauan. Keenam, mewujudkan peluang sumber daya alam, lingkungan hidup secara berkelanjutan yang asri dan lestari.
“Ini semua adalah pedoman penting untuk pelaksanaan RPJMD, termasuk juga untuk Musrenbang Kecamatan yang saat ini kita siapkan untuk tahun 2026,” tegasnya.
Wali Kota menyebutkan, terdapat empat tema penting dalam Musrenbang ini. Pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik, infrastruktur dasar pada wilayah BAHIM, kemudahan dan keadilan dalam memperoleh energi serta optimalisasi jaminan perlindungan pekerja rentan.
“Bobot atau substansi Musrenbang ini sudah mengarah kepada program prioritas yang ada, terkait penguatan komunitas, Gam Lamo sudah kita perkuat sebagai pusat sejarah Spice city dan akan terus diperkuat sebagai identitas atau local pride,” tegas Wali Kota.
Selain itu, terkait peningkatan infrastruktur dasar pada wilayah BAHIM. Wali Kota menegaskan bahwa dalam rangka mengejar ketertinggalan, Pemerintah Kota Ternate harus melakukan kebijakan berpihak. Kebijakan berpihak bermaksud agar Pemerintah tetap konsen untuk membangun BAHIM.
Kemudian, mengenai optimalisasi jaminan pelindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja rentan, “Sudah kami diskusikan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Ikatan Keluarga Disabilitas Maku Gawene (IKDM) agar perlindungan ketenagakerjaan juga menyentuh kepada pekerja rentan, serta kepala keluarga yang bekerja dan punya keluarga disabilitas,” tuturnya.
Sementara Camat Pulau Ternate Roy Nasir, dalam pemaparan laporannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kecamatan Pulau Ternate telah melaksanakan Musrenbang di tingkat kelurahan.
“Selaku camat, saya memberikan tugas kepada kepala-kepala seksi sebagai pendamping di kelurahan agar segala usulan terkait dengan kegiatan-kegiatan kepentingan masyarakat atau harapan masyarakat bisa dipantau,” cetusnya.
Menurut laporannya, Musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan pra-musrenbang. Pra-musrenbang ini bermaksud agar para lurah beserta jajaran di tingkat RT bisa melihat secara langsung kebutuhan masyarakat, yang mana kebutuhan-kebutuhan atau harapan masyarakat tersebut nantinya bisa terealisasi dengan dimasukkan dalam program OPD maupun program ranah kelurahan.
Berdasarkan laporan hasil Musrenbang 6 kelurahan di Kecamatan Pulau Ternate (Kelurahan Jambula, Dorpedu, Taduma, Rua, Foramadiahi, dan Kastela) telah dihasilkan 70 usulan pada bidang fisik prasarana, 36 usulan pada bidang ekonomi, 50 usulan pada bidang sosial budaya.(**)
Editor : Diman Umanailo
