RAKYATMU.COM – Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Maluku Utara Marlita Puasa mengungkapkan kuota 30 persen perempuan di DPRD 10 Kabupaten dan Kota masih minim.
Bahkan Kabupaten Kepulauan Sula tidak ada keterwakilan perempuan di DPRD. Menurut Marlita, minimnya keterlibatan perempuan dalam kancah politik, disebabkan budaya patriarki yang masih sangat kental di Negara Indonesia.
“Ini menjadi catatan KPPI untuk lebih fokus mensosialisasikan pendidikan politik, sehingga para perempuan tampil untuk mencalonkan diri di DPRD. Dengan waktu yang ada ini KPPI bisa melakukan pembekalan bakal calon perempuan di struktur internal,” katanya pada Senin (7/8/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut kendala perempuan untuk tampil di publik ialah stigma masyarakat yang belum mempercayakan perempuan agar mewakili masyarakat di DPRD, sehingga membuat perempuan tidak percaya diri tampil di ruang publik.
“Harus ada pembekalan perempuan, supaya lebih optimis merebut kemenangan pada saat bertarung sebagai calon legislatif, seperti melatih perempuan tentang publik speaking dan kepemimpinan,” tuturnya.
“Setidaknya perempuan legislatif harus menjadi legislator yang handal sehingga dipercayakan masyarakat mewakili suara di parlemen. Jadi KPPI juga memberikan pembekalan caleg dan cakada,” ungkapnya.
Penulis : Haerudin Muhammad
Editor : Diman Umanailo
Halaman : 1 2 Selanjutnya
