Tak Transparan Anggaran Desa, Warga Desak Copot Kades Waiboga

- Wartawan

Senin, 21 April 2025 - 15:46 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Desa Waiboga Gelar Aksi Copot Kepala Desa Waiboga, Kepulauan Sula. (Anto/RakyatMu)

Warga Desa Waiboga Gelar Aksi Copot Kepala Desa Waiboga, Kepulauan Sula. (Anto/RakyatMu)

RAKYATMU.COM – Warga Desa Waiboga yang tergabung dalam Fron Waiboga Revolusi menggelar aksi di depan Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kantor Desa Waiboga dan Kantor Camat Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara pada Senin (21/4/2025).

Aksi ini, mendesak Bupati Fifian Adeningsih Mus segera copot Mustafa Saniapon dari Penjabat Sementara (Pj) Kepala Desa (Kades) Waiboga. Pasalanya, Kades dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana desa dan tidak mampu menjalankan roda pemerintahan.

BACA JUGA :  Gunung Wato-wato Ruang Hidup Tersisa: Hentikan Seluruh Proses Perizinan PT Priven Lestari

“Kami meminta Pj Kades Mustafa Saniapon segara mengundurkan diri karena dinilai dalam memimpin tidak transparan pengelolaan keuangan desa,” kata Adrianto Tidore dalam orasinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meraka juga menilai, Pj kades memimpin Desa Waiboga selama tiga tahun amburadul dan bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien.

“Dalam prakteknya kepala desa tidak tranparansi dalam pengelolaan anggaran, mengabaikan partisipasi masyarakat dan gagal menyediakan infrastruktur desa maupun layanan yang layak bagi masyarakat,” ungkap Adrianto.

BACA JUGA :  Temukan Minyakita Tak sesuai Takaran, Sekda Kota Ternate Dukung Langkah Polisi

Soal aksi tersebut, Kepala Kecamatan Sulabesi Tengah Hayatudin Duwila menyampaikan bahwa desakan warga untuk copot Pj. Kepala Desa pastinya ada mekanimenya.

“Soal rekomendasi pemberhentian Kepala Desa dari masa jabatannya itu mekanisme, jika kalau ada tuntutan dari warga, kami selalu berupaya maksimal koridor reguler yang berlaku,” kata Hayatudin. (**)

Penulis : Aryanto

Editor : Diman

Berita Terkait

Pansus I DPRD Kota Ternate Konsultasi RTRW di Kota Bekasi
Forum Adat Kesangajian Bicoli Dorong Perlindungan Lingkungan dan Kedaulatan Pangan
Pemkot Ternate Ajukan Empat Ranperda dalam Paripurna ke-2
46 Pelaku Usaha Ikut Bimtek Penerapan CPPOB–IRTP Dinkes Kota Ternate
Harita Nickel Masuk Daftar Perusahaan Tambang yang Penuhi Standar Perlindungan HAM
TKD Turun, Wawali Tidore: ASN Jangan Bermental Kerupuk!
Harita Nickel Luncurkan Mechanic Talent Pool Program bagi Pemuda Lokal
Dinsos Kota Ternate Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Kalumata

Berita Terkait

Selasa, 3 Maret 2026 - 13:58 WIT

Pansus I DPRD Kota Ternate Konsultasi RTRW di Kota Bekasi

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:47 WIT

Forum Adat Kesangajian Bicoli Dorong Perlindungan Lingkungan dan Kedaulatan Pangan

Senin, 19 Januari 2026 - 09:34 WIT

Pemkot Ternate Ajukan Empat Ranperda dalam Paripurna ke-2

Kamis, 18 Desember 2025 - 12:07 WIT

46 Pelaku Usaha Ikut Bimtek Penerapan CPPOB–IRTP Dinkes Kota Ternate

Kamis, 4 Desember 2025 - 11:43 WIT

Harita Nickel Masuk Daftar Perusahaan Tambang yang Penuhi Standar Perlindungan HAM

Senin, 20 Oktober 2025 - 10:55 WIT

TKD Turun, Wawali Tidore: ASN Jangan Bermental Kerupuk!

Senin, 13 Oktober 2025 - 20:05 WIT

Harita Nickel Luncurkan Mechanic Talent Pool Program bagi Pemuda Lokal

Kamis, 18 September 2025 - 22:09 WIT

Dinsos Kota Ternate Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Kalumata

Berita Terbaru

Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim. (Rakyatmu/Istimewa)

Daerah

Genjot PAD, BP2RD Kota Ternate Bidik BUMN 

Senin, 8 Jun 2026 - 23:10 WIT

Ruang Menulis

Waris Pundak, Waris Tanah

Kamis, 4 Jun 2026 - 14:06 WIT