RAKYATMU.COM – Perusahaan tambang emas PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) diduga belum melunasi gaji karyawan dan sejumlah vendor di tiga suku adat di Kao, yakni Isam, Pagu dan Boeng.
PT NHM yang dipimpin Robert Nitiyudo Wachjo ini menunggak hak tenaga kerja selama 35 bulan dan utang di vendor dari tahun 2023 hingga 2026. Persoalan tersebut mencuat dalam aksi Ailansi Gempur (Gerakan menagih utang real) di depan Kantor DPRD Halut, Rabu (26/8/2026).
“Kita datang di DPR itu karena menuntut enam poin. Enam poin itu di dalamnya apa yang dilakukan Haji Robert selama ini. Di wilayah sini mulai dari hak karyawan yang tidak diberikan dengan baik. Kemudian para vendor pe utang-utang,” ungkap Kepala Suku Isam/Pagu, Tubol Ma Lamok, Afrida Erna Ngato kepada media, Kamis (27/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Afrida juga menyinggung kebijakan NHM yang dinilai selama ini melibatkan sejumlah pihak yang mengatasnamakan kepala suku.
“Selama ini juga Haji Robert menggunakan sekelompok orang mengatasnamakan mereka adalah kepala suku. Padahal mereka tidak punya legitimasi rakyat. Mereka hanya dijadikan sebagai kacungnya NHM, bekerja sama dengan NHM punya bisnis besi tua dan segala macam,” cecarnya.
“Lembaga adat kan bukan mengurus yang begitu. Lembaga adat itu mengurus identitas, bahasa, budaya, norma-norma adat yang terancam punah, wilayah adat yang harus dijaga, bukan bekerja sama dengan korporasi, berinvestasi lagi di dalam mengurus besi itu, lalu kalau ada demo itu mereka yang menghadang,” sambungnya.
Ia lantas menegaskan, keterlibatan mereka dalam aksi tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut masyarakat adat. Menurutnya, karyawan maupun vendor yang terdampak persoalan dengan NHM merupakan bagian dari masyarakat adat di wilayah tersebut.
“Kenapa torang (kami) juga ikut? karena vendor, karyawan itu semua kan anak-anak adat. Dan selain itu, DPRD selama ini tidak pernah menghasilkan produk hukum mengenai hak-hak masyarakat adat,” tuturnya.
Informasi lain yang diterima menyebutkan, NHM telah menunggak hingga 35 bulan gaji karyawan dari suku Isam. Sebelumnya, karyawan biasa menerima gaji secara utuh sekitar Rp 6 juta per bulan.
Namun, belakangan pembayaran disebut tidak lagi penuh, dengan nominal yang diterima hanya sekitar Rp2,5 juta, bahkan ada Rp1,5 juta.
Tak hanya persoalan gaji, karyawan yang mengajukan pensiun juga disebut telah beberapa kali ditolak. Sementara itu, hak gaji karyawan yang telah memasuki masa pensiun hingga kini dikabarkan belum dibayarkan.
Perkara tunggakan hak karyawan ini bahkan sudah pernah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara. Namun, hingga kini laporan yang diadukan tak ada progres.
“Masalah ini kita sudah laporkan ke Dinas Disnakertrans karena masuk pidana naker (tenaga kerja), namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti,” ucap sumber yang namanya enggan disebutkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari PT NHM terkait dugaan tunggak gaji karyawan dan vendor yang disampaikan Aliansi Gempur. Redaksi masih berupaya hubungi PT NHM, agar hal ini diketahui secara terang serta tidak menimbulkan spekulasi di mata publik. (**)
Penulis : Iky
Editor : Diman
