RAKYATMU.COM – Provinsi Maluku Utara sudah lama dilirik oleh Pemerintah Pusat, karena mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, terutama sektor pertambangan.
Meskipun SDA melimpah, namun tidak berdampak kepada pembangunan Maluku Utara dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini lantaran rezimnya anti ekologi.
Ini dikatakan oleh Akademisi Universitas Muhammadiyah Aji Deni pada Sabtu (23/9/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Olehnya itu, menurut dia, kedepan, Maluku Utara harus mencari pemimpin yang pro lingkungan dan pro rakyat serta kemampuan menggerakkan kekuatan ekonomi rakyat.
Selain itu, ia menyebutkan, pertambangan semakin banyak pastinya berpengaruh kepada jumlah Mahasiswa yang semakin berkurang.
Karena banyak lulusan SMA dan sederajat langsung direkrut menjadi pekerja kasar di perusahaan tambang.
“Ini namanya ledakan terbukanya pekerjaan yang begitu luas. Padahal kita harus mengatakan bahwa kita punya sumber daya alam (SDA) yang sangat besar tapi harus dibarengi dengan SDM yang mumpuni,” ungkapnya.
Masalah lainnya, kata Aji, generasi Maluku Utara menjadi pekerja kasar, sementara orang-orang yang punya skill (keahlian) gajinya lebih besar dan rata-rata datang dari luar Maluku Utara.
Ia juga menyampaikan, apa susahnya Pemerintah membiayai generasi untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Karena perusahaan pastinya beroperasi hingga 60-70 tahun ke depan.
“Kalau ini dibiarkan oleh pemerintah daerah, maka pergeseran perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke daerah tambang semakin tinggi,” ungkapnya.
“Kita akan mengalami penurunan SDM secara perlahan-lahan, karena sebagian anak-anak lulusan SMA tidak lagi menggenggam perkuliahan tapi langsung bekerja”.
“Kerjanya bukan profesional tetapi kerja kasar dan gaji yang berbanding lurus dengan biaya hidup yang begitu tinggi di lokasi mereka bekerja,” sambungnya.
Ia menjelaskan daerah ini memiliki jumlah penduduk yang kecil, tetapi menjadi primadona eksploitasi SDM pertambangan berupa nikel, emas, bijih besi dari berbagai investor asing.
“Keuntungan ini perlu diperhatikan karena sampai saat ini jumlah penduduk di Maluku Utara tidak sampai 2 juta tapi masih berada pada lingkaran kemiskinan,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan keterwakilan rakyat Maluku Utara yang berada Kantor DPR RI dan DPD RI, karena menurut dia, tidak memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Hampir semua sektor berada dibawah, terus 4 orang DPD RI dan tiga orang DPR RI, selama ini mereka ngapain saja di Jakarta,” tegasnya. (**)
Penulis : Haerudin Muhammad
Editor : Diman Umanailo
