RAKYATMU.COM – Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Marasabessy memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Kie Raha Tahun 2025 untuk pengamanan hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Apel tersebut berlangsung di halaman Polres Kepulauan Sula pada Kamis (20/3/2025).
Turut hadir Kapolres Sula AKBP Kodrat Muh Hartanto, mewakili Kalapas Kelas II B Sanana Kepala Keamanan saudara Marjawa, Forkopimda Kepulauan Sula, Pejabat Utama Polres.
Wakil Bupati saat membacakan amanat Kapolri menyampaikan operasi Ketupat merupakan komitmen sinergitas TNI-Polri dengan Stakeholder terkait pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Berdasarkan survei Kemenhub RI, potensi pergerakan masyarakat selama libur lebaran 2025 mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara 146,48 juta orang,” ucapnya.
Jumlah ini diperkirakan akan dapat berubah sewaktu-waktu, mengingat pengalaman lebaran tahun sebelumnya, jumlah realisasi pemudik jauh lebih besar dibanding angka survei.
Dikatakan, operasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan di jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas dan bencana alam.
Operasi Ketupat, melibatkan 164.298 personel gabungan dan akan menempati 2.835 pos, yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu, sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan.
Kemudian, pengamanan terhadap 126.736 objek pengamanan berupa masjid, lokasi shalat Idul Fitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandara.
Pengamanan tidak hanya berfokus pada lalu lintas, dalam amanat Kapolri juga memperhatikan gangguan Kamtibmas, stabilitas harga, dan ketersediaan bahan pokok serta BBM. Sinergi antara Satgas Pusat, Satgas Daerah, dan Stakeholder terkait menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan pengamanan.
Di samping itu, dalam rangka mengurai kepadatan arus, telah disiapkan rekayasa lalu lintas berupa pemberlakuan ganjil-genap, contra flow, dan one way system, yang dilakukan berdasarkan analisa pantauan CCTV, traffic counting, serta laporan petugas di lapangan secara real time dan berkala.
Dalam rangka menjaga kelancaran pada jalur penyeberangan, akan diterapkan delaying system, buffer zone dan screening tiket, hingga pemberlakuan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat.
Selain kelancaran arus lalu lintas dan jalur penyeberangan, stabilitas harga dan ketersediaan Bapokting serta BBM juga perlu mendapatkan perhatian.
“Oleh karena itu, lakukan monitoring ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga, pastikan distribusi terlaksana dengan lancar dan tepat waktu, serta tindak tegas pelaku penimbunan yang dapat menyebabkan lonjakan harga,” pungkasnya. (**)
Penulis : Aryanto
Editor : Diman Umanailo
