Gelar RDP BBM Subsidi kepada Nelayan, Ini Sikap DPRD Halmahera Utara

- Wartawan

Rabu, 21 Juni 2023 - 09:31 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana RDP DPRD Halmahera Utara bersama Pihak Pertamina dan UPTD DKP Maluku Utara. (Rakyatmu)

Suasana RDP DPRD Halmahera Utara bersama Pihak Pertamina dan UPTD DKP Maluku Utara. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara, Maluku Utara, menyikapi keluhan nelayan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini karena nelayan dengan mesin 20 GT (Gross Tonnage) tidak mendaptkan BBM jenis pertalite di SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan).

Persoalan itu, DPRD langsung memanggil pihak Pertamina, UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara untuk menggelar Rapat Dengar Pendapatan (RDP) dengan Komisi Gabungan. RDP ini berlangsung di ruang Rapat Bangsaha lantai II Kantor DPRD Halmahera Utara pada pada Selasa (20/06/2023).

Ketua DPRD Halmahera Utara Janlis G. Kitong mengatakan, pihaknya merasa kesal saat menerima aduan nelayan terkait dengan BBM bersubsidi. 

Olehnya itu, DPRD mengingatkan ke UPTD DKP Maluku Utara jangan memberikan BBM ke nelayan luar maupun nelayan di atas 20 GT. Sebab, kata dia, Pemerintah menyiapkan BBM bersubsidi untuk rakyat dan nelayan kecil.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Halmahera Utara Hi. Samsul Bahri Umar memambahkan, penyaluran BBM bersubsidi di SPBUN harus diprioritaskan untuk nelayan yang mesinnya 20 GT ke bawah.

“Karena memang ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sementara yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi yaitu nelayan dengan mesin dibawah 20 GT.

BACA JUGA :  Pemda Pulau Taliabu Komitmen Pembangunan Food Court Rampung Tahun 2024

Meskipun UPTD DKP kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, namun berada di Wilayah Halmahera Utara, maka lanjut dia, DPRD wajib mengontrol kinerja Dinas tersebut. 

Lebih lanjut, Samsul menyebutkan, penyaluran BBM bersubsidi di SPBUN harus dilakukan satu bulan sekali, karena setiap hari, nelayan melakukan aktivitas mencari ikan, baik itu nelayan di Kecamatan Tobelo, dan Kecamatan sekitar.

“Kami DPRD dalam waktu dekat akan sidak ke pelabuhan perikanan, terutama ke UPTD DKP Maluku Utara, ini bertujuan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar  tepat sasaran,” tuturnya mengakhiri. (Fanklin).

Penulis : Fanklin Sangadi

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

2.433 Calon PPPK Kepulauan Sula Lulus Administrasi: Peserta TMS Diberikan Kesempatan
Berkat CSR Harita Nickel, Produk UMKM Mama-mama Kawasi Punya Penghasilan Besar 
Pemkot Tidore Gelar Rakor Sambut Launching Satgas Ketahanan Pangan
Presiden BEM STAI Soroti Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Kepulauan Sula
Visi Misi Empat Cagub Dinilai Hanya Teruskan Proses Penghancuran Lingkungan Hidup Maluku Utara
Hadiri HUT Halteng, Taher Husain: Tidore dan Halteng Bagian Tak Terpisahkan
Tidore Dukung Malut Jadi Tuan Rumah Latsitarda Nusantara XLV 2025
1.294 Calon PPPK di Tidore Lolos Seleksi Administrasi

Berita Terkait

Sabtu, 2 November 2024 - 13:58 WIT

2.433 Calon PPPK Kepulauan Sula Lulus Administrasi: Peserta TMS Diberikan Kesempatan

Jumat, 1 November 2024 - 22:18 WIT

Berkat CSR Harita Nickel, Produk UMKM Mama-mama Kawasi Punya Penghasilan Besar 

Jumat, 1 November 2024 - 20:42 WIT

Presiden BEM STAI Soroti Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Kepulauan Sula

Jumat, 1 November 2024 - 19:22 WIT

Visi Misi Empat Cagub Dinilai Hanya Teruskan Proses Penghancuran Lingkungan Hidup Maluku Utara

Kamis, 31 Oktober 2024 - 21:51 WIT

Hadiri HUT Halteng, Taher Husain: Tidore dan Halteng Bagian Tak Terpisahkan

Kamis, 31 Oktober 2024 - 21:43 WIT

Tidore Dukung Malut Jadi Tuan Rumah Latsitarda Nusantara XLV 2025

Kamis, 31 Oktober 2024 - 21:36 WIT

1.294 Calon PPPK di Tidore Lolos Seleksi Administrasi

Kamis, 31 Oktober 2024 - 15:25 WIT

Tiga Pimpinan DPRD Tidore Resmi Dilantik

Berita Terbaru