Kadis PMD Buka Suara Soal Pemberhentian Kades di Kepulauan Sula

- Wartawan

Rabu, 5 Juli 2023 - 14:45 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas PMD Kepulauan Sula, Rahmat Sillia. (Rakyatmu)

Kepala Dinas PMD Kepulauan Sula, Rahmat Sillia. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rahmat Sillia buka suara terkait pemberhentian sejumlah kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Menurut Rahmat, persoalan hingga menimbulkan konflik di setiap desa terpicu dari anggaran desa yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terutama Kades yang diberhentikan sementara.

“Saya melihat hampir terjadi di semua desa bahwa kades beserta perangkatnya terutama kaur keuangan hanya mau cair anggaran saja. Tapi, pertanggung jawaban ini tidak dibuat sehingga bisa terjadi masalah seperti ini,” jelasnya.

Kata dia, apabila mereka (Kades) tertib dalam membuat laporan pertanggung jawaban maka mungkin tidak terjadi permasalahan seperti begini.

Sebab, laporan pertanggungjawaban harus bersandar pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 pada pasal 70 diisyaratkan kepala desa dalam membuat pertanggungjawaban keuangan ke Bupati dan Wali Kota.

“Masalah yang terjadi sekarang ini contohnya anggaran tahun 2021 maka pelaporannya harus di tahun 2022 paling lambat itu di bulan Maret. Bilamana kades yang bersangkutan tidak memasukan laporan di waktu tiga bulan maka itu sudah menjadi temuan sesuai regulasi,” cetusnya.

BACA JUGA :  Imam, Bobato Dunia dan Akhirat Terima Insentif dari Pemkot Ternate

Ia bilang, Bupati Fifian Adeningsih Mus sempat menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di Istana daerah beberapa bulan lalu, bahwa Bupati memberi batas waktu sampai Bulan September.

“Waktu ekspos di gelar Kades yang tidak hadir itu, dari Desa Pohea dia beralasan bahwa sedang mengikuti rapat Papdesi di Jakarta sehingga dia tidak mengetahui hal tersebut.”

“Ini toleransi yang sudah begitu lama yang diberikan oleh Bupati tapi tidak diindahkan, sedangkan waktunya sudah tiga bulan. Nanti hal ini sudah terjadi,” sambungnya mengakhiri. (**)

Penulis : Roy

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

Bupati Pulau Taliabu Dukung Kongres HMT Ke IV
Idul Adha, Harita Nickel dan Jurnalis Maluku Utara Berbagi Daging Kurban 
Pimpin Upacara 17 Bulan Berjalan, Sekda Pulau Taliabu: ASN Harus Netral dan Profesional 
Baznas Malut Akan Salurkan Bantuan ZMart ke Mustahik, Badaruddin: Tetap Kerja Meski Gaji Tersendat
Tiga Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Salat Idul Adha
Wali Kota Ternate Jemput Kedatangan Kajati Maluku Utara Baru
RSUD CB Ternate Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan
TPPS Mulai Aksi Mengatasi Masalah Stunting di Pulau Taliabu

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 20:27 WIT

Bupati Pulau Taliabu Dukung Kongres HMT Ke IV

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:40 WIT

Idul Adha, Harita Nickel dan Jurnalis Maluku Utara Berbagi Daging Kurban 

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:07 WIT

Baznas Malut Akan Salurkan Bantuan ZMart ke Mustahik, Badaruddin: Tetap Kerja Meski Gaji Tersendat

Sabtu, 15 Juni 2024 - 17:15 WIT

Tiga Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Salat Idul Adha

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:09 WIT

Wali Kota Ternate Jemput Kedatangan Kajati Maluku Utara Baru

Sabtu, 8 Juni 2024 - 19:35 WIT

RSUD CB Ternate Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:38 WIT

TPPS Mulai Aksi Mengatasi Masalah Stunting di Pulau Taliabu

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:13 WIT

Pemda Pulau Taliabu Gelar Rapat Koordinasi DAK 2025

Berita Terbaru

Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus Mendukung Kongres HMT 2024. (Diskominfo for Rakyatmu)

Daerah

Bupati Pulau Taliabu Dukung Kongres HMT Ke IV

Kamis, 20 Jun 2024 - 20:27 WIT

Hasil Survei Polmark Research Center. (PRC for Rakyatmu)

Ekopol

82 Persen Warga Ternate Apresiasi Kinerja Wali Kota

Rabu, 19 Jun 2024 - 18:50 WIT