RAKYATMU.COM – Komite Perjuangan Buruh PT. Kelola Mina Samudra (KMS) Sekendri, mendesak kepada pihak perusahaan harus membayar upah pekerja sesuai kesepakatan bersama dengan Karyawan dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Ternate pada Senin, 1 Mei 2023 lalu.
Dalam kesepakatan yang di teken bersama diatas materai 10.000 bahwa PT. KMS akan membayar upah karyawan pada Rabu, 31 Mei 2023.
Koordinator Komite Perjuangan Buruh PT. KMS Ridwan Lipantara mengatakan, kesepakatan bersama itu sudah disuarakan dan telah disepakati dalam hearing terbuka bersama Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, dan bersepakat bahwa pihak perusahaan akan membayar upah pekerja sebanyak 75 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesepakatan tersebut, lanjut dia, Kepala Disnaker Kota Ternate Nuraini Nawawi, Direktur PT. KMS Sekendri, keterwakilan karyawan PT KMS dan Aliansi Buruh Maluku Utara, dengan bermaterai 10.000.
“Ada kesepakatan bersama yang melibatkan Disnaker Kota Ternate, Direktur PT KMS dan Buruh. Direktur PT KMS menyampaikan bahwa di tanggal 31 Mei 2023, akan membayar upah buruh selama 7 sampai 8 bulan,” katanya kepada Rakyatmu.com pada Jumat (26/5/2023).
Ridwan menyebutkan, belum tiba waktu pembayaran Direktur PT. KMS Sekendri telah mengeluarkan statement di salah satu media cetak di Maluku Utara, yang justru terkesan mengabaikan kesempatan sudah dibuat.
“Di Dalam statement, direktur PT KMS mengatakan bahwa upah buruh yang belum dibayar selama 7 hingga 8 bulan akan segera dilunasi apabila perusahaan sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan,” sebutnya.
Padahal, kata dia, tidak ada kaitannya antara keuntungan perusahaan dari hasil penjualan ikan, karena perusahaan berkewajiban harus membayar upah buruh, sebagai hak normatif.
“Sebagaimana dalam peraturan UU Nomor 13 Tahun 2023 dalam pasal 88, pasal 90, pasal 91, dan pasal 95. Selain itu, persoalan upah juga diatur dalam ketentuan Permenaker Nomor 36 Tahun 2021 dalam pasal 2, pasal 55 dan pasal 61,” jelasnya.
Pihaknya juga menegaskan, apabila perusahaan tidak membayar upah buruh yang sudah disepakati bersama, maka aktivitas perusahaan akan diboikot.
“Jika Direktur PT KMS tidak menepati kesepakatan pada tanggal 1 Mei 2023 kemarin, maka kami dari Komite akan pastikan memobilisasi massa sebanyak mungkin untuk memboikot aktivitas perusahaan,” tegasnya mengakhiri (**)
Penulis : Haerudin
Editor : Diman Umanailo
