RAKYATMU.COM – Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah soal infrastruktur yang telah disepakati bersama.
Hal ini disampaikan setelah diketahui adanya pembangunan jembatan Kali Bakong secara swadaya oleh masyarakat Tanjung Una.
Padahal, jembatan tersebut menjadi kebutuhan mendesak dan prioritas bagi masyarakat setempat dalam menjalankan aktivitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disamping itu juga, jembatan Kali Bakong tersebut diketahui telah dialokasikan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2026.
Budiman menilai, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran daerah. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang telah disepakati bersama DPRD.
“Ini sangat miris. Ketika masyarakat dipaksa patungan untuk membangun Jembatan Kali Bakong, sementara anggarannya sudah ada dalam APBD. Ini ada apa?” tegas Budiman saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (21/04/2026).
Menurut dia, kejadian tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa setiap program yang telah ditetapkan dalam APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, sehingga wajib dilaksanakan.
Budiman juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran, khususnya pada sektor infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai ada pembiaran atau bahkan pengabaian terhadap program prioritas. TAPD harus evaluasi secara serius, ini menyangkut kepentingan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bupati sebagai kepala daerah harus bersikap tegas dalam memastikan realisasi APBD berjalan sesuai rencana. Tidak boleh ada program yang sudah dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan tanpa alasan yang jelas.
“Bupati harus tegas. APBD itu bukan sekadar dokumen, tapi komitmen pemerintah kepada rakyat. Kalau sudah disepakati, wajib dilaksanakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Dinas PUPR terkait alasan belum direalisasikannya pembangunan Jembatan Kali Bakong di Desa Tanjung Una tersebut.
