RAKYATMU.COM – Kesultanan Ternate memberi warning kepada Zulkifli Marsaoly, yang mengaku sebagai Jogugu atau perdana menteri Kesultanan Ternate. ASN aktif yang tercatat sebagai tenaga penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ternate itu, terancam diproses secara adat maupun hukum negara.
“Kalau di kemudian hari yang bersangkutan masih bawa-bawa atribut Kesultanan Ternate, maka kami akan proses, baik secara adat maupun hukum negara,” tegas Fanyira Tolongara mewakili Bobato 18 atau Nyagimoi se Tufkange Kesultanan Ternate, H. Rinto M. Tolongara kepada Rakyatmu.com, Kamis (19/12/2024).
Sikap tersebut setelah Zulkifli yang hadir mengenakan pakaian sadaria serta tuala talam dan mengaku sebagai Jogugu, ikut dalam aksi demonstrasi bersama Aliansi Masyarakat Maluku Utara (AMMU) di Kantor KPU Malut, Rabu (18/12). Zulkifli hadir bersama Kapita Ngofa Kesultanan Tidore, Kapita Lao Kesultanan Bacan, dan Kapita Kesultanan Jailolo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkait aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan 4 kesultanan kemarin, salah satu oknum yang mengaku sebagai Jogugu Kesultanan Ternate itu bukan bagian dari perangkat adat. Jadi kami minta yang bersangkutan tidak lagi menggunakan atribut kesultanan atau mengatasnamakan Kesultanan Ternate,” jelas Rinto.
Menurut Rinto, Kesultanan Ternate memiliki pranata adat yang lengkap. Mulai dari Jogugu sampai pada tingkat Kapita dan Barobaro di level kampung. Secara struktural, semua perangkat adat Kesultanan Ternate memiliki legitimasi sultan.
“Itu (perangkat adat) sudah dilantik dan secara legitimasi sudah ada lewat sultan. Jadi beliau (Zulkifli) itu bukan perangkat adat dan tidak ada hubungan sama sekali dengan perangkat adat Kesultanan Ternate,” tegas Rinto.
Rinto juga menyebut secara kelembagaan, Kesultanan Ternate tidak mencampuri proses Pilkada di Malut. Karena masyarakat adat maupun masyarakat secara umum, sudah memberikan hak suaranya terhadap empat pasangan calon pada Pilkada Malut.
“Jadi Kesultanan Ternate secara kelembagaan tidak mencampuri hal-hal yang menyangkut dengan pilkada kemarin. Bagi kami, proses pemilihan kepala daerah sudah selesai,” jelasnya.
Bagi Rinto, Kesultanan Ternate tetap menghargai siapapun yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak dengan menggunakan atribut Kesultanan Ternate.
“Tidak boleh lagi ada yang menggunakan atribut Kesultanan Ternate. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kamtibmas, khususnya di Ternate,” ujarnya.
Editor : Redaksi
