Ombudsman RI Jemsly Hutabarat Sebut Pelayanan Disdukcapil Ternate Sudah Baik

- Wartawan

Jumat, 27 September 2024 - 16:15 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Jemsly Hutabarat saat kunjungi Disdukcapil Kota Ternate. (Rakyatmu)

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Jemsly Hutabarat saat kunjungi Disdukcapil Kota Ternate. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ternate, Maluku Utara sudah sangat baik. Demikian dikatakan Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat saat kunjungi Disdukcapil Kota Ternate pada Jumat (27/9/2024).

Menurut Jemsly, pelayanan Disdukcapil Kota Ternate sangat memudahkan masyarakat hendak melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun pengurusan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain.

“Kami mengapresiasi kerja-kerja dari Disdukcapil Kota Ternate yang telah memberikan pelayanan begitu baik kepada masyarakat,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain Kota Ternate, kata Jemsly, hampir semua pelayanan publik di Kabupaten/Kota Maluku Utara sudah baik, sebab tidak ada lagi yang masuk zona merah, rata-rata pelayanan berada di zona kuning dan hijau.

BACA JUGA :  Kinerja Kepala Dukcapil Ternate Belum Maksimal, Wali Kota: Kami Lakukan Evalusi

“Pelayanan publik di Kabupaten dan Kota lebih mendingan ketimbang pelayanan di tingkat Provinsi,” tuturnya.

Bedah hal dengan pelayanan di tingkat Provinsi Maluku Utara karena masih masuk zona merah atau sangat buruk.

“Ini perlu dievaluasi, agar kedepannya pelayanan di tingkat Provinsi Maluku Utara bisa menjadi lebih baik,” terangnya.

Meski begitu, Kepala Disdukcapil Kota Ternate Fahri Fuad mengatakan, dalam kunjungan itu, Ombudsman RI memberikan saran terkait pelayanan akta kematian dan masalah KTP.

“Saran dari Ombudsman tadi ada dua yaitu, pertama sebelum mengeluarkan akta kematian harus menarik KTP dari orang yang sudah meninggal terlebih dahulu agar KTP tersebut tidak salah dipergunakan. Kedua kami diminta, jika mengeluarkan KTP harus dibungkus dengan plastik agar KTP tidak mudah rusak,” jelasnya.

BACA JUGA :  Papeda dan IPPJB Halmahera Barat Gelar Aksi Kemanusiaan, Erupsi Gunung Ibu

Fahri mengaku bahwa selama ini pihaknya mengeluarkan akta kematian tanpa menarik terlebih dahulu KTP orang yang sudah meninggal. Kemudian, masalah lain seperti sering terjadi kerusakan KTP, sehingga ada yang mencetak dua sampai tiga kali lantaran rusak.

“Kami akan menindaklanjuti saran dari Ombudsman RI, sebab ini merupakan masukan yang dapat meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat,” tandasnya. (**)

Penulis : Reswandi

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

Tuduhan OTK Bakar Tumpukan Ban Bekas, Muhlis: Tetap PT IWIP Bersalah
Pemkot Ternate dan Probolinggo Kolaborasi Perkuat Stabilitas Harga Pangan
Hati-hati Asap Pembakaran Limbah Ban Beracun, PT IWIP Bersyukur Tak Ada Korban Jiwa
Rakernas JKPI XII di Kota Rempah Sukses Digelar, Ketua Panitia Apresiasi Dukungan Warga
Pemkot Ternate Gandeng Harita Nickel Dorong Sport Tourism Berbasis Warisan Budaya
Wali Kota Ternate Serahkan Pataka JKPI 2027 ke Kota Bandung
Rakernas JKPI XII, Delegasi dari Berbagai Daerah Kenakan Tenun Khas Ternate
PT NHM Diduga Tunggak Gaji Karyawan Selama 35 Bulan

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 16:32 WIT

Tuduhan OTK Bakar Tumpukan Ban Bekas, Muhlis: Tetap PT IWIP Bersalah

Rabu, 2 September 2026 - 13:39 WIT

Pemkot Ternate dan Probolinggo Kolaborasi Perkuat Stabilitas Harga Pangan

Rabu, 2 September 2026 - 12:54 WIT

Hati-hati Asap Pembakaran Limbah Ban Beracun, PT IWIP Bersyukur Tak Ada Korban Jiwa

Minggu, 30 Agustus 2026 - 11:42 WIT

Rakernas JKPI XII di Kota Rempah Sukses Digelar, Ketua Panitia Apresiasi Dukungan Warga

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 12:02 WIT

Pemkot Ternate Gandeng Harita Nickel Dorong Sport Tourism Berbasis Warisan Budaya

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 11:27 WIT

Wali Kota Ternate Serahkan Pataka JKPI 2027 ke Kota Bandung

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:17 WIT

Rakernas JKPI XII, Delegasi dari Berbagai Daerah Kenakan Tenun Khas Ternate

Jumat, 28 Agustus 2026 - 13:09 WIT

PT NHM Diduga Tunggak Gaji Karyawan Selama 35 Bulan

Berita Terbaru