Ombudsman RI Jemsly Hutabarat Sebut Pelayanan Disdukcapil Ternate Sudah Baik

- Wartawan

Jumat, 27 September 2024 - 16:15 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Jemsly Hutabarat saat kunjungi Disdukcapil Kota Ternate. (Rakyatmu)

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Jemsly Hutabarat saat kunjungi Disdukcapil Kota Ternate. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ternate, Maluku Utara sudah sangat baik. Demikian dikatakan Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat saat kunjungi Disdukcapil Kota Ternate pada Jumat (27/9/2024).

Menurut Jemsly, pelayanan Disdukcapil Kota Ternate sangat memudahkan masyarakat hendak melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun pengurusan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain.

“Kami mengapresiasi kerja-kerja dari Disdukcapil Kota Ternate yang telah memberikan pelayanan begitu baik kepada masyarakat,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain Kota Ternate, kata Jemsly, hampir semua pelayanan publik di Kabupaten/Kota Maluku Utara sudah baik, sebab tidak ada lagi yang masuk zona merah, rata-rata pelayanan berada di zona kuning dan hijau.

BACA JUGA :  Pernyataan Wahda Buat Gerindra Maluku Utara Geram

“Pelayanan publik di Kabupaten dan Kota lebih mendingan ketimbang pelayanan di tingkat Provinsi,” tuturnya.

Bedah hal dengan pelayanan di tingkat Provinsi Maluku Utara karena masih masuk zona merah atau sangat buruk.

“Ini perlu dievaluasi, agar kedepannya pelayanan di tingkat Provinsi Maluku Utara bisa menjadi lebih baik,” terangnya.

Meski begitu, Kepala Disdukcapil Kota Ternate Fahri Fuad mengatakan, dalam kunjungan itu, Ombudsman RI memberikan saran terkait pelayanan akta kematian dan masalah KTP.

“Saran dari Ombudsman tadi ada dua yaitu, pertama sebelum mengeluarkan akta kematian harus menarik KTP dari orang yang sudah meninggal terlebih dahulu agar KTP tersebut tidak salah dipergunakan. Kedua kami diminta, jika mengeluarkan KTP harus dibungkus dengan plastik agar KTP tidak mudah rusak,” jelasnya.

BACA JUGA :  Buka Bimtek Anjab dan ABK, Sekda Kota Ternate: Kelola Pemerintahan Ibarat Timnas Spanyol

Fahri mengaku bahwa selama ini pihaknya mengeluarkan akta kematian tanpa menarik terlebih dahulu KTP orang yang sudah meninggal. Kemudian, masalah lain seperti sering terjadi kerusakan KTP, sehingga ada yang mencetak dua sampai tiga kali lantaran rusak.

“Kami akan menindaklanjuti saran dari Ombudsman RI, sebab ini merupakan masukan yang dapat meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat,” tandasnya. (**)

Penulis : Reswandi

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

Rabu Menyapa, Sekda Tekankan Kolaborasi Pegawai Dishub Kota Ternate
Octarine Perfume Beri Dana Pembangunan SD Islam Terpadu Insan Cendekia Kepulauan Sula
Akibat Efisiensi, APBD-P Kepulauan Sula Turun Jadi Rp 916,19 M
Tujuh Tahun Jejak Kerusakan PT IWIP di Halmahera: Warga dan Aktivis Suarakan Perlawanan
Desa Kilong Perkuat Infrastruktur Dukung 100 Hari Kerja Bupati Taliabu
Cek Kesehatan Gratis Program Quick Win TBC, Target 50 Persen di Kota Ternate
Mama Na Sosok Inovatif Dinkes Kota Ternate Telah Pensiun
Pemkab Buru dan Kepulauan Sula MoU Jalur Transportasi Laut

Berita Terkait

Rabu, 3 September 2025 - 10:36 WIT

Rabu Menyapa, Sekda Tekankan Kolaborasi Pegawai Dishub Kota Ternate

Selasa, 2 September 2025 - 15:08 WIT

Octarine Perfume Beri Dana Pembangunan SD Islam Terpadu Insan Cendekia Kepulauan Sula

Minggu, 31 Agustus 2025 - 20:26 WIT

Tujuh Tahun Jejak Kerusakan PT IWIP di Halmahera: Warga dan Aktivis Suarakan Perlawanan

Jumat, 29 Agustus 2025 - 11:39 WIT

Desa Kilong Perkuat Infrastruktur Dukung 100 Hari Kerja Bupati Taliabu

Jumat, 29 Agustus 2025 - 08:30 WIT

Cek Kesehatan Gratis Program Quick Win TBC, Target 50 Persen di Kota Ternate

Jumat, 29 Agustus 2025 - 08:10 WIT

Mama Na Sosok Inovatif Dinkes Kota Ternate Telah Pensiun

Selasa, 26 Agustus 2025 - 21:39 WIT

Pemkab Buru dan Kepulauan Sula MoU Jalur Transportasi Laut

Selasa, 26 Agustus 2025 - 21:12 WIT

Isu Perekrutan Honorer Satpol-PP dan Damkar Pulau Taliabu Hoaks

Berita Terbaru