Sambut KUHP Baru, Dinsos Kota Ternate dan Bapas Teken Perjanjian Kerja Sama

- Wartawan

Rabu, 1 Oktober 2025 - 16:50 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinsos Kota Ternate dan Bapas Kelas II Ternate foto bersama usai penandatanganan perjanjian kerja sama. (Rakyatmu)

Kepala Dinsos Kota Ternate dan Bapas Kelas II Ternate foto bersama usai penandatanganan perjanjian kerja sama. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ternate, Maluku Utara dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ternate menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait penunjukan tempat pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak, bertempat di Kantor Dinsos, Rabu (1/10/2025).

Langkah ini menjadi bagian dari kesiapan dalam menghadapi implementasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku pada Januari 2026.

BACA JUGA :  Dekatkan Diri Kepada Wajib Pajak, BP2RD Kota Ternate Gelar ‘Rabu Melayani’

Kepala Dinsos Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi, khususnya dalam menyediakan sarana yang layak untuk pelaksanaan pidana alternatif berupa kerja sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena KUHP baru ini menekankan pendekatan keadilan restoratif, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bapas Ternate, Apriyani, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memastikan hak-hak anak tetap terlindungi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA :  Pemkot Tidore Presentasi Penurunan Pengangguran, Tuai Apresiasi Tim Penilai

“Pidana kerja sosial bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga sarana edukasi dan pembinaan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik,” ujarnya.

Melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Ternate, Bapas Ternate optimis implementasi pidana alternatif di bawah KUHP baru dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkeadilan. (**)

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Pemda Gelar Konsultasi Rencana Pembebasan Lahan Bandara Taliabu
Budiman Ingatkan Pemda Taliabu Terkait Risiko Skema KPBU
Aliong Didakwa Terima Rp2,4 Miliar Dalam Kasus Korupsi Isda Taliabu
Dinas Pertanian Taliabu Kendalikan Hama Kelapa, Abrar: Belum Bisa Konsumsi
Kadishub Ternate Hadiri Rapat Tindak Lanjut Rencana Pemasangan ILS Bandara
Full Senyum, Aparat Desa Lohobubba Taliabu Terima Tunjangan dan Insentif
BP2RD Ternate Teken PKS dengan Kantah ATR/BPN
Sekda Kota Ternate Paparkan Draf Rencana Induk Aspiring Geopark di Bappenas

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 20:43 WIT

Pemda Gelar Konsultasi Rencana Pembebasan Lahan Bandara Taliabu

Selasa, 10 November 2026 - 10:13 WIT

Budiman Ingatkan Pemda Taliabu Terkait Risiko Skema KPBU

Senin, 9 November 2026 - 11:32 WIT

Aliong Didakwa Terima Rp2,4 Miliar Dalam Kasus Korupsi Isda Taliabu

Kamis, 5 November 2026 - 14:27 WIT

Dinas Pertanian Taliabu Kendalikan Hama Kelapa, Abrar: Belum Bisa Konsumsi

Selasa, 3 November 2026 - 14:56 WIT

Kadishub Ternate Hadiri Rapat Tindak Lanjut Rencana Pemasangan ILS Bandara

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:55 WIT

Full Senyum, Aparat Desa Lohobubba Taliabu Terima Tunjangan dan Insentif

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:41 WIT

BP2RD Ternate Teken PKS dengan Kantah ATR/BPN

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:18 WIT

Sekda Kota Ternate Paparkan Draf Rencana Induk Aspiring Geopark di Bappenas

Berita Terbaru

Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L Mayabubun. (Rakyatmu)

Daerah

Budiman Ingatkan Pemda Taliabu Terkait Risiko Skema KPBU

Selasa, 10 Nov 2026 - 10:13 WIT