Sejumlah Proyek di Pulau Taliabu Mendahului Tender

- Wartawan

Kamis, 2 Oktober 2025 - 09:22 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

RAKYATMU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara sepertinya doyan tabrak aturan. Mengapa tidak, sejumlah proyek yang sedang berjalan di lapangan mendahului tender dan tanpa kajian lingkungan. Proyek yang mendahului tender dalam APBD-P 2025, diantaranya pekerjaan ruas jalan Nggele-Balohang, Aula Kantor Dinas PUPR, pembangunan pagar dan renofasi rumah Dinas Bupati.

Pelanggaran ini termasuk melanggar ketetapan UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dapat berujung pada denda dan sanksi pidana, terutama jika terjadi persekongkolan. Kemudian, Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BACA JUGA :  Begini Komitmen Kadinkes Kota Ternate Jalankan Program Transformasi Kesehatan

Proyek yang mendahului tender ini juga diakui Ketua Fraksi Perjuangan dan Kebangkitan Demokrasi (PKD) DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Hadiran Jamali, Rabu (1/9/2025). Ia menyebutkan bahwa pekerjaan pembangunan jalan Ngagele-Balohang lokasinya dipindahkan tanpa melalui perencanaan, kemudian tidak ada pembahasan soal lahan dan tanpa tender.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pekerjaan seperti ini secara langsung melanggar prinsip-prinsip utama pengelolaan keuangan negara dan pengadaan serta memiliki konsekuensi hukum yang serius,” tegas Hadiran Jamali.

BACA JUGA :  Begini Penjelasan KPU Maluku Utara Terkait Kandidat Mantan Narapidana

Selain itu ia mendesak kepada Pemerintah Daerah segera menghentikan pekerjaan pembangunan Aula Dinas PUPR, dan kegiatan itu segera dihilangkan, “karena pekerjaan tersebut mendahului tender,” ucapnya.

Kemudian, pekerjaan pembangunan pagar dan renofasi rumah Dinas Bupati dihilangkan, karena mendahului tender. “Hal ini bertentangan dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Larangan ini merupakan prinsip dasar akuntabilitas dan  pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya. (**)

Penulis : Ikhy Umaternate

Editor : Diman

Berita Terkait

Aliong Didakwa Terima Rp2,4 Miliar Dalam Kasus Korupsi Isda Taliabu
Dinas Pertanian Taliabu Kendalikan Hama Kelapa, Abrar: Belum Bisa Konsumsi
Kadishub Ternate Hadiri Rapat Tindak Lanjut Rencana Pemasangan ILS Bandara
Full Senyum, Aparat Desa Lohobubba Taliabu Terima Tunjangan dan Insentif
BP2RD Ternate Teken PKS dengan Kantah ATR/BPN
Sekda Kota Ternate Paparkan Draf Rencana Induk Aspiring Geopark di Bappenas
Jemput Bola Sukses, PBB Ternate Tembus Rekor 10 Tahun Terakhir
Target Rp8 M Terlewati, Penerimaan PBB Kota Ternate Tembus Rp8,78 Miliar

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 11:32 WIT

Aliong Didakwa Terima Rp2,4 Miliar Dalam Kasus Korupsi Isda Taliabu

Kamis, 5 November 2026 - 14:27 WIT

Dinas Pertanian Taliabu Kendalikan Hama Kelapa, Abrar: Belum Bisa Konsumsi

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:55 WIT

Full Senyum, Aparat Desa Lohobubba Taliabu Terima Tunjangan dan Insentif

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:41 WIT

BP2RD Ternate Teken PKS dengan Kantah ATR/BPN

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:18 WIT

Sekda Kota Ternate Paparkan Draf Rencana Induk Aspiring Geopark di Bappenas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:25 WIT

Jemput Bola Sukses, PBB Ternate Tembus Rekor 10 Tahun Terakhir

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:36 WIT

Target Rp8 M Terlewati, Penerimaan PBB Kota Ternate Tembus Rp8,78 Miliar

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:05 WIT

DPRD Puji Kinerja BP2RD Kota Ternate

Berita Terbaru

Konferensi Pers Hari Guru Nasional di Pulau Taliabu. (RakyatMu)

Pendidikan

Hari Guru Nasional di Pulau Taliabu Dibuat Meriah

Sabtu, 7 Nov 2026 - 22:20 WIT