Komisi III Kepsul ‘Bisu’ Soal Kasus KtPA Urutan 2 Maluku Utara

- Wartawan

Senin, 3 Februari 2025 - 21:24 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Komisi III DPRD berpura-pura bisu soal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (pngtree)

Ilustrasi Komisi III DPRD berpura-pura bisu soal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (pngtree)

RAKYATMU.COM – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) Kabupaten Kepulauan Sula terus meningkat dari tahun 2023 hingga 2024. Namun kasus ini sepertinya kurang dihiraukan oleh dinas terkait dan Komisi III DPRD.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), kasus KtPA di Kepsul tercatat sejak tahun 2023-2024 mencapai 110 kasus dan berada di posisi kedua setelah Kota Ternate se-Maluku Utara.

Dimana, tahun 2023 sebanyak 56 kasus dan tahun 2024 sebanyak 54 kasus, terdiri dari kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun paling dominasi kasus KDRT dan pencabulan anak di bawah umur.

Berdasarkan data kasus tersebut rakyatmu.com mencoba minta tanggapan ke lembaga legislatif khususnya Komisi III untuk menekankan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2025.

Namun Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Ramli Tidore tamaknya bisu berbicara soal kasus kekerasan perempuan dan anak yang meningkat. “Beta (Saya) masih diluar daerah,” singkat Ramli Tidore saat dihubungi melalui via telepon, Senin (3/2/2025).

Padahal kasus KtPA tahun 2025 masih ada tiga laporan yang belum selesai ditangani polisi. “KDRT, Persetubuhan dan Pencabulan anak serta Pelantaran Ibu dan anak,” ungkap Kepala SPKT Ipda Rizal Polpoke.

BACA JUGA :  Kasus Pengeroyokan Panwas Desa di Kepulauan Sula Naik Penyidikan

Sementara data rekapitulasi nasional yang terhitung sejak tahun 2023 hingga Januari-September 2024 sebagaimana data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk Kabupaten Halmahera Barat tercatat sebanyak 84 kasus kekerasan perempuan dan anak.

Kemudian Kabupaten Halmahera Tengah 33 kasus, Kabupaten Kepulauan Sula 106 kasus, Kabupaten Halmahera Selatan berjumlah 65 kasus dan Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 73 kasus.

Adapun Kabupaten Halmahera Timur 69 kasus, Kabupaten Pulau Morotai dengan 40 kasus, Kabupaten Pulau Taliabu 35 kasus, Kota Ternate 151 kasus dan Kota Tidore Kepulauan sebanyak 78 kasus kekerasan perempuan dan anak. (**)

Penulis : Aryanto

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

KATAM Bantah Kabar PT Smart Marsindo Masih Menambang di Pulau Gebe
BP2RD Kota Ternate Buka Pojok Pajak di Kalumata
Permudahkan Wajib Pajak, BP2RD Kota Ternate Terapkan Skema Door To Door
Pemkot Ternate Perpanjang Status Tanggap Darurat, Pastikan Api TPA Padam Total
Optimalkan PAD, BP2RD Kota Ternate Sambangi Wajib Pajak
PGRI Kota Ternate Dorong Transformasi Pembelajaran Hadapi Era Digital
Sekda Kota Ternate Apresiasi Tim Gabungan Padamkan Api di TPA Buku Deru-Deru
Pemkot Ternate Melalui ASN Peduli Salurkan Bantuan ke Lansia Terdampak Karhutla

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 18:15 WIT

KATAM Bantah Kabar PT Smart Marsindo Masih Menambang di Pulau Gebe

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:17 WIT

BP2RD Kota Ternate Buka Pojok Pajak di Kalumata

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:53 WIT

Permudahkan Wajib Pajak, BP2RD Kota Ternate Terapkan Skema Door To Door

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:15 WIT

Pemkot Ternate Perpanjang Status Tanggap Darurat, Pastikan Api TPA Padam Total

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:40 WIT

Optimalkan PAD, BP2RD Kota Ternate Sambangi Wajib Pajak

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:55 WIT

Sekda Kota Ternate Apresiasi Tim Gabungan Padamkan Api di TPA Buku Deru-Deru

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:10 WIT

Pemkot Ternate Melalui ASN Peduli Salurkan Bantuan ke Lansia Terdampak Karhutla

Rabu, 14 Oktober 2026 - 10:20 WIT

Dokumen Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu Taliabu Ditandatangani

Berita Terbaru

Suasana Warga Membayar PBB di Pojok Pajak BP2RD Kota Ternate

Daerah

BP2RD Kota Ternate Buka Pojok Pajak di Kalumata

Jumat, 16 Okt 2026 - 15:17 WIT

Petugas BP2RD Kota Ternate Menyambangi Wajib Pajak di Kelurahan Kalumata. (RakyatMu)

Daerah

Optimalkan PAD, BP2RD Kota Ternate Sambangi Wajib Pajak

Kamis, 15 Okt 2026 - 18:40 WIT