Home / Daerah

Komisi III Kepsul ‘Bisu’ Soal Kasus KtPA Urutan 2 Maluku Utara

Rakyatmu.com - Wartawan

Senin, 3 Februari 2025 - 21:24 WIT

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Komisi III DPRD berpura-pura bisu soal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (pngtree)

RAKYATMU.COM – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) Kabupaten Kepulauan Sula terus meningkat dari tahun 2023 hingga 2024. Namun kasus ini sepertinya kurang dihiraukan oleh dinas terkait dan Komisi III DPRD.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), kasus KtPA di Kepsul tercatat sejak tahun 2023-2024 mencapai 110 kasus dan berada di posisi kedua setelah Kota Ternate se-Maluku Utara.

Dimana, tahun 2023 sebanyak 56 kasus dan tahun 2024 sebanyak 54 kasus, terdiri dari kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun paling dominasi kasus KDRT dan pencabulan anak di bawah umur.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan data kasus tersebut rakyatmu.com mencoba minta tanggapan ke lembaga legislatif khususnya Komisi III untuk menekankan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2025.

Namun Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Ramli Tidore tamaknya bisu berbicara soal kasus kekerasan perempuan dan anak yang meningkat. “Beta (Saya) masih diluar daerah,” singkat Ramli Tidore saat dihubungi melalui via telepon, Senin (3/2/2025).

Padahal kasus KtPA tahun 2025 masih ada tiga laporan yang belum selesai ditangani polisi. “KDRT, Persetubuhan dan Pencabulan anak serta Pelantaran Ibu dan anak,” ungkap Kepala SPKT Ipda Rizal Polpoke.

Sementara data rekapitulasi nasional yang terhitung sejak tahun 2023 hingga Januari-September 2024 sebagaimana data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk Kabupaten Halmahera Barat tercatat sebanyak 84 kasus kekerasan perempuan dan anak.

Kemudian Kabupaten Halmahera Tengah 33 kasus, Kabupaten Kepulauan Sula 106 kasus, Kabupaten Halmahera Selatan berjumlah 65 kasus dan Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 73 kasus.

Adapun Kabupaten Halmahera Timur 69 kasus, Kabupaten Pulau Morotai dengan 40 kasus, Kabupaten Pulau Taliabu 35 kasus, Kota Ternate 151 kasus dan Kota Tidore Kepulauan sebanyak 78 kasus kekerasan perempuan dan anak. (**)