RAKYATMU.COM – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Maluku Utara, menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB).
Bahwa berdasarkan surat edaran Menpan RB Nomor: B/1527/M.SM.01.00/2023 tertanggal 25 Juli 2023 tentang status dan kedudukan THK-2 dan tenaga non ASN.
Surat tersebut meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga non-Aparatur Sipil Negara atau non-ASN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini lantaran, Kemenpan RB, sebelumnya, akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
Namun, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PANRB diminta mencari solusi dan jalan tengah dengan prinsip antara lain hindari agar tidak terjadi PHK massal dan tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN.
Arahan presiden itu, mendapat masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa tenaga Non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, baik di bagian pembangunan dan pelayanan publik.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Menpan RB mengharapkan kepada seluruh PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non ASN dalam basis data BKN.
- Dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non ASN selama ini.
- PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non ASN lainnya. Adapun pemenuhan ASN di lingkungan Instansi Pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat ini sudah diterima oleh BKPSDMD Kota Ternate.
Kepala BKPSDMD Kota Ternate Samin Marsaoly mengaku, pihaknya sudah menerima dan menindaklanjuti surat dari Menpan RB.
Sesuai dengan surat edaran itu, lanjut Samin, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate tetap mengalokasikan anggaran bagi Tenaga Honorer Kategori 2 (THK-2) dan tenaga non ASN atau yang biasa disebut dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berjumlah 3.543 orang.
“Jadi tetap dianggarkan untuk PTT di Pemerintah Kota Ternate yang jumlahnya sekitar tiga ribu lima ratusan,” ujar Samin pada Sabtu (29/7/2023).
Menurut dia, selama dua Tahun terakhir Pemerintah Kota Ternate tidak menambahkan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Jumlah PTT saat ini, lanjut dia, SK-nya sejak Tahun 2021.
Kata dia, surat edaran Menpan RB mempertegas tentang status dan kedudukan THK-2 dan tenaga non ASN lainnya dalam hal ini PTT.
Kemudian, PTT yang sudah terdaftar di dalam database BKN menjadi acuan penganggaran.
“Jadi standarnya adalah orang-orang yang masuk dalam daftar PTT dengan SK terakhir sebelum 31 Desember 2021. Artinya mereka itu, sudah dipastikan terdaftar sebagai PTT,” ujarnya.
Lantas bagaimana dengan PTT yang SK-nya diatas 31 Desember 2021 ?
“Kita belum bisa bicara ke tingkat itu, karena kita mengacu dengan surat Menpan RB yang ada,” jawab Samin.
Selain itu, mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate itu, menyampaikan, apabila THK-2 dan tenaga non ASN ingin mengikuti seleksi PPPK atau CPNS.
“Tetapi mengacu pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK,” jelasnya mengakhiri. (**)
Penulis : Man
Editor : Diman Umanailo
