DPRD Malut Desak Percepat Pengadaan Barang dan Jasa

- Wartawan

Kamis, 27 Maret 2025 - 08:40 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray. (Dok. Istimewa)

Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray. (Dok. Istimewa)

RAKYATMU.COM – Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray meminta Gubernur Sherly Tjoanda segera memproses pengadaan barang dan jasa. Sebab, perputaran anggaran di daerah masih jauh dari target.

“Padahal saat ini sudah memasuki triwulan pertama. Akibatnya, serapan anggaran Pemprov Maluku Utara baru menyentuh angka 11 persen. Makanya, DPRD akan segera berkonsultasi dengan gubernur, minimal di akhir bulan ini perputaran uang harus lebih besar,” ujar Iqbal pada Kamis (27/3/2024).

Menurut Iqbal, keran-keran anggaran harus dibuka agar program-program bisa segera berjalan. “Contohnya anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD yang bisa digunakan untuk bantuan rumah ibadah dan kebutuhan masyarakat lainnya,” katanya.

Iqbal mengaku memahami langkah Sherly yang terkesan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah, mengingat besarnya tantangan yang harus dihadapi. Namun, Iqbal menekankan bahwa keputusan untuk menunda anggaran terlalu lama dapat berdampak negatif pada perekonomian daerah.

Politisi Golkar ini juga mengingatkan Sherly agar tidak lagi memangkas anggaran pokir DPRD, yang tahun ini hanya tersisa Rp 1 miliar per anggota DPRD.

“Kami sudah cukup berlapang dada ketika anggaran pokir yang sebelumnya Rp 3 miliar per anggota dipangkas menjadi Rp 1 miliar. Artinya, sejak awal DPRD telah merelakan Rp 90 miliar untuk membayar utang pihak ketiga,” tegasnya.

BACA JUGA :  Anggota Banggar DPRD Malut Dukung Langkah Gubernur Soal DBH

Meski begitu, Iqbal menegaskan, bahwa anggaran pokir bukan hanya kepentingan DPRD, tapi juga masyarakat. Karena dana tersebut sering diperuntukkan program sosial dan infrastruktur kecil yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Kalau pokir terus dipangkas, maka banyak kepentingan masyarakat yang tidak akan terakomodasi. Kami berharap efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan rakyat,” tandasnya.

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Tuduhan OTK Bakar Tumpukan Ban Bekas, Muhlis: Tetap PT IWIP Bersalah
Pemkot Ternate dan Probolinggo Kolaborasi Perkuat Stabilitas Harga Pangan
Hati-hati Asap Pembakaran Limbah Ban Beracun, PT IWIP Bersyukur Tak Ada Korban Jiwa
Rakernas JKPI XII di Kota Rempah Sukses Digelar, Ketua Panitia Apresiasi Dukungan Warga
Pemkot Ternate Gandeng Harita Nickel Dorong Sport Tourism Berbasis Warisan Budaya
Wali Kota Ternate Serahkan Pataka JKPI 2027 ke Kota Bandung
Rakernas JKPI XII, Delegasi dari Berbagai Daerah Kenakan Tenun Khas Ternate
PT NHM Diduga Tunggak Gaji Karyawan Selama 35 Bulan

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 16:32 WIT

Tuduhan OTK Bakar Tumpukan Ban Bekas, Muhlis: Tetap PT IWIP Bersalah

Rabu, 2 September 2026 - 13:39 WIT

Pemkot Ternate dan Probolinggo Kolaborasi Perkuat Stabilitas Harga Pangan

Rabu, 2 September 2026 - 12:54 WIT

Hati-hati Asap Pembakaran Limbah Ban Beracun, PT IWIP Bersyukur Tak Ada Korban Jiwa

Minggu, 30 Agustus 2026 - 11:42 WIT

Rakernas JKPI XII di Kota Rempah Sukses Digelar, Ketua Panitia Apresiasi Dukungan Warga

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 12:02 WIT

Pemkot Ternate Gandeng Harita Nickel Dorong Sport Tourism Berbasis Warisan Budaya

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 11:27 WIT

Wali Kota Ternate Serahkan Pataka JKPI 2027 ke Kota Bandung

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:17 WIT

Rakernas JKPI XII, Delegasi dari Berbagai Daerah Kenakan Tenun Khas Ternate

Jumat, 28 Agustus 2026 - 13:09 WIT

PT NHM Diduga Tunggak Gaji Karyawan Selama 35 Bulan

Berita Terbaru