Pemda Halmahera Utara dan DPRD Diduga Bersekongkol dengan Perusahaan Tambang Belum Punya Izin

- Wartawan

Kamis, 20 Juli 2023 - 15:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GMKI Cabang Tobelo Menggelar Aksi di Depan Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara. (Rakyatmu)

GMKI Cabang Tobelo Menggelar Aksi di Depan Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, diduga bersekongkol dengan PT. KIM. Hal ini membuat Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tobelo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD, Kamis (20/07/2023).

Massa aksi yang menggunakan 1 unit mobil pick up dilengkapi sound system itu, membawa spanduk yang bertuliskan “Bubarkan PT.KIM dan Koperasi”.

Aksi tersebut, mereka meminta kepada Pemerintah Daerah bubarkan PT. KIM, karena perusahaan penambang emas diduga belum mengantongi izin eksplorasi dan operasi produksi.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Edwar Lahengko dalam orasi menyampaikan, kehadiran GMKI di kantor DPRD, hanya butuh penjelasan terkait kehadiran PT.KIM di Kecamatan Loloda Utara, yang diketahui belum mengantongi izin.

Menurut dia, kehadiran perusahaan tambang tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat khususnya warga Desa Kapa-kapa dan membawa dampak buruk kepada masyarakat.

Olehnya itu, ia menyampaikan tuntutan sikap dari GMKI diantaranya, Pemda segera menarik rekomendasi terhadap PT. KIM dan Koperasi Pertambangan.

BACA JUGA :  Motor dan Mobil Antri Sepanjang 300 Meter di SPBU Sanana

“Meminta agar Kapolres segera menarik anggotanya yang ada di wilayah Pertambangan PT. KIM, dan mendesak lahan yang ada dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.

Aksi ini mendapat perhatian dari Komisi I, II dan III DPRD Halmahera Utara. Massa aksi diundang hearing di ruang Rapat Komisi II.

Inti dari hasil hearing, DPRD akan melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah, PT. KIM dan Koperasi Pertambangan, guna melakukan penyandingan data perizinan. (Fanklin)

Penulis : Fanklin Sangadi

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

Bupati Pulau Taliabu Dukung Kongres HMT Ke IV
Idul Adha, Harita Nickel dan Jurnalis Maluku Utara Berbagi Daging Kurban 
Pimpin Upacara 17 Bulan Berjalan, Sekda Pulau Taliabu: ASN Harus Netral dan Profesional 
Baznas Malut Akan Salurkan Bantuan ZMart ke Mustahik, Badaruddin: Tetap Kerja Meski Gaji Tersendat
Tiga Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Salat Idul Adha
Wali Kota Ternate Jemput Kedatangan Kajati Maluku Utara Baru
RSUD CB Ternate Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan
TPPS Mulai Aksi Mengatasi Masalah Stunting di Pulau Taliabu

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 20:27 WIT

Bupati Pulau Taliabu Dukung Kongres HMT Ke IV

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:40 WIT

Idul Adha, Harita Nickel dan Jurnalis Maluku Utara Berbagi Daging Kurban 

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:07 WIT

Baznas Malut Akan Salurkan Bantuan ZMart ke Mustahik, Badaruddin: Tetap Kerja Meski Gaji Tersendat

Sabtu, 15 Juni 2024 - 17:15 WIT

Tiga Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Salat Idul Adha

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:09 WIT

Wali Kota Ternate Jemput Kedatangan Kajati Maluku Utara Baru

Sabtu, 8 Juni 2024 - 19:35 WIT

RSUD CB Ternate Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:38 WIT

TPPS Mulai Aksi Mengatasi Masalah Stunting di Pulau Taliabu

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:13 WIT

Pemda Pulau Taliabu Gelar Rapat Koordinasi DAK 2025

Berita Terbaru

Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus Mendukung Kongres HMT 2024. (Diskominfo for Rakyatmu)

Daerah

Bupati Pulau Taliabu Dukung Kongres HMT Ke IV

Kamis, 20 Jun 2024 - 20:27 WIT

Hasil Survei Polmark Research Center. (PRC for Rakyatmu)

Ekopol

82 Persen Warga Ternate Apresiasi Kinerja Wali Kota

Rabu, 19 Jun 2024 - 18:50 WIT