Soal Informasi Publik, Maluku Utara Sangat Tertinggal dan 5 Kabupaten Kategori Zona Merah

- Wartawan

Selasa, 11 Juli 2023 - 18:43 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Ombudsman Provinsi Maluku Utara, Sofyan Ali. (Rakyatmu)

Kepala Ombudsman Provinsi Maluku Utara, Sofyan Ali. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Ombudsman Republik Indonesia Keterwakilan Maluku Utara mencatat keterbukaan informasi publik di Provinsi Maluku Utara masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain.

Hal ini terkait dengan hasil penilaian kepatuhan pelayanan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Maluku Utara bersama Ombudsman. Dikategorikan berada zona kuning bahkan lima Kabupaten dan Kota berada pada zona merah.

Kepala Ombudsman Maluku Utara Sofyan Ali mengatakan, daerah yang sangat tertinggal dari aspek penyediaan informasi dan dokumentasi publik dari hasil penilaian rekan-rekan KIP dan Ombudsman adalah Provinsi Maluku Utara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa ini harus jadi catatan pemerintah daerah untuk lebih konsentrasi memperbaiki kebijakan terkait pelayanan, sebab menunjukan tingkat keterbukaan informasi publik masih jauh terbelakang.

BACA JUGA :  Pasca Diterjang Banjir, 2 Desa di Pulau Taliabu Terima Bantuan

“Sepuluh Kabupaten dan Kota dan satu Provinsi belum ada yang berada di kepatutan tinggi atau zona hijau, semuanya berada di zona kuning dan bahkan zona merah,” katanya ketika diwawancara di Ternate pada Senin (10/7/2023).

Ia menyebutkan, daerah yang masuk zona kuning diantaranya, Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula.

Sementara masuk zona merah adalah Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Taliabu.

Sofyan menyebutkan mengenai keterbukaan informasi publik Maluku Utara memang sudah ada KIP dalam hal pengawalan pelayanan informasi publik. Informasi publik bisa terbentuk ketersediaan sifatnya wajib, serta merta tersedia maupun informasi diakses harus ada permintaan.

BACA JUGA :  Diduga Tanpa Izin, Sekda Kota Ternate Ronda ke Jakarta Tinggalkan Upacara Harkitnas

“Informasi yang dikecualikan itu bisa dilaporkan di KIP. Mereka punya kewenangan untuk mendorong penyelenggara pemerintah daerah untuk menyediakan informasi publik,” jelasnya.

Ombudsman Maluku Utara, kata Sofyan, melihat dari aspek pelayanan publik karena bagian dari pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah, misalnya RSUD, BUMD, BUMN dan penyelenggara pelayanan publik lainnya dibiayai oleh daerah maupun Negara.

“Harus memberikan pelayanan yang baik atau terstandar terhadap masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana ketersediaan informasi pelayanan publik. Kedepannya pelayanan di daerah sudah betul-betul menyediakan informasi yang transparan yang tersedia baik manual maupun elektronik,” terangnya. (**)

Penulis : Haerudin Muhammad

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

Wakil Bupati Buka Kongres PB HMT Ke IV, Ramli: Penerus Tongkat Estafet Pulau Taliabu
Bupati Pulau Taliabu Dukung Kongres HMT Ke IV
Idul Adha, Harita Nickel dan Jurnalis Maluku Utara Berbagi Daging Kurban 
Pimpin Upacara 17 Bulan Berjalan, Sekda Pulau Taliabu: ASN Harus Netral dan Profesional 
Baznas Malut Akan Salurkan Bantuan ZMart ke Mustahik, Badaruddin: Tetap Kerja Meski Gaji Tersendat
Tiga Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Salat Idul Adha
Wali Kota Ternate Jemput Kedatangan Kajati Maluku Utara Baru
RSUD CB Ternate Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 21:26 WIT

Wakil Bupati Buka Kongres PB HMT Ke IV, Ramli: Penerus Tongkat Estafet Pulau Taliabu

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:40 WIT

Idul Adha, Harita Nickel dan Jurnalis Maluku Utara Berbagi Daging Kurban 

Rabu, 19 Juni 2024 - 16:49 WIT

Pimpin Upacara 17 Bulan Berjalan, Sekda Pulau Taliabu: ASN Harus Netral dan Profesional 

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:07 WIT

Baznas Malut Akan Salurkan Bantuan ZMart ke Mustahik, Badaruddin: Tetap Kerja Meski Gaji Tersendat

Sabtu, 15 Juni 2024 - 17:15 WIT

Tiga Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Salat Idul Adha

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:09 WIT

Wali Kota Ternate Jemput Kedatangan Kajati Maluku Utara Baru

Sabtu, 8 Juni 2024 - 19:35 WIT

RSUD CB Ternate Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:38 WIT

TPPS Mulai Aksi Mengatasi Masalah Stunting di Pulau Taliabu

Berita Terbaru