RAKYATMU.COM – Dalam rangka mengeksekusi program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, tim 3 pengendalian inflasi menggelar rapat di ruang sekda, Kamis (6/3/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Wali Kota, Abdul Hakim Adjam selaku koordinator tim.
“Usai acara paripurna penyampaian pidato wali kota di DPRD, torang (kami) tim 3 yang ditunjuk wali kota langsung eksekusi,” ucap Abdul.
Abdul mengatakan, instruksi wali kota untuk mengendalikan inflasi dalam 100 hari kerja perlu dilaksanakan secepatnya. Sebab keinginan wali kota adalah memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengingat momentum Ramadan dan lebaran 1446 Hijriyah ini perlu diantisipasi secara serius, karena sangat berpengaruh pada stabilitas harga,” jelasnya.
Abdul menjelaskan, pasca mengikuti retreat di Magelang, wali kota sangat serius mendorong kebijakan 100 hari yang berpihak kepada masyarakat Tidore tanpa kecuali. “Apapun programnya, yang penting untuk masyarakat. Kami siap tindaklanjuti arahan beliau,” paparnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Arif Radjabessy, selaku ketua tim 3 mengatakan, yang diinginkan wali kota dalam upaya pengendalian inflasi adalah menggelar pasar gratis untuk masyarakat rentan dan tidak mampu.
“Kalau dulu kita melakukan operasi pasar murah, kali ini pa wali minta dikaji tentang kebijakan pasar gratis untuk mengurangi beban masyarakat. Pa wali sangat memperhatikan kondisi masyarakat dan daya beli di tengah momentum ramadan ini,” jelas Arif.
Arif menyebut, hasil kajian tim telah merumuskan beberapa opsi kebijakan pasar gratis, seperti melalui bantuan pangan oleh dinas ketahanan pangan, bantuan bahan pokok oleh Dinas Perindagkop, bantuan bahan perikanan oleh dinas perikanan, bantuan pupuk oleh dinas pertanian dan bantuan peralatan tenaga kerja oleh Disnakertrans.
Namun, kata Arif, ada opsi lain yang dilakukan dalam situasi mendesak lewat pembiayaan dana tak terduga, yaitu melalui program bantuan sosial. “Sebagaimana petunjuk teknis Mendagri tahun 2022, mengisyaratkan bantuan gratis untuk pengendalian inflasi dilakukan melalui bantuan sosial untuk kelompok rentan,” jelas Arif.
“Meskipun demikian, kami akan melaporkan semua opsi ini kepada pak wali kota pada hari Senin pekan depan. Kami akan menawarkan beberapa opsi kepada pak wali untuk dapat disesuaikan dengan regulasi dan kondisi saat ini,” tambahnya.
Arif juga mengatakan selain opsi operasi pasar gratis, tim 3 juga menetapkan satu data sebagai sasaran penerima. Satu data penerima harus bersumber dari DTSEN atau DTKS yang ada di dinas sosial, untuk memastikan penerima bantuan sosial nanti adalah kelompok miskin dan rentan.
