RAKYATMU.COM – Tujuh tahun beroperasinya PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, meninggalkan jejak kerusakan ekologis dan sosial yang kian dalam. Warga dan aktivis dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Maluku Utara terus menyuarakan perlawanan.
“Sepanjang IWIP beroperasi, banyak luka maupun jejak-jejak kejahatan yang sampai saat ini terus terulang dan semakin buruk,” ujar Dinamisator JATAM Simpul Maluku Utara, Julfikar Sangaji, kepada Rakyatmu.com, Minggu (30/8/2025).
Aksi perlawanan itu berlangsung di kawasan Landmark, Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Minggu (30/8) pukul 16.00 WIT. Aksi itu melibatkan warga dari Desa Sagea, Kiya, Lelilef, serta organisasi mahasiwa dari Desa Were dan Messa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Julfikar mengatakan, aksi kali ini merupakan respons atas tujuh tahun kejahatan PT IWIP yang berlangsung di Halmahera Tengah. Terbaru, rankaian kerusakaan yang ditimbulkan akibat aktivitas industri PT IWIP adalah darah warga hingga biota laut tercemar logam berat.
Hal itu terungkap dalam laporan dari Nexus3 Foundation bersama Universitas Tadulako yang dirilis pada Mei 2025. Dimana, ditemukan seluruh sampel ikan yang dikumpulkan dari Teluk Weda mengandung logam berat merkuri (Hg) dan arsenik (As).
Kemudian 47 persen sampel darah warga di sekitar kawasan industri IWIP mengandung merkuri, dan 32 persen memiliki kadar arsenik yang melebihi batas aman. Sampel itu diambil dari warga Desa Gemaf dan Lelilef, serta kelompok kontrol dari Ternate.
Termasuk kualitas air di wilayah Ake Jira yang juga dilaporkan melampaui ambang batas standar air sungai kelas satu. Itu membuat kualitas sungai Ake Jira turun kelas, dan tidak layak untuk dikonsumsi.
Julfikar menilai, potret IWIP tidak hanya terbatas pada operasionalnya di Teluk Weda. Tapi perlu dilihat dari sisi hubungan daya rusak, yang terjadi di Pulau Halmahera serta pulau-pulau kecil lainnya.
Menurutnya, pulau-pulau penghasil nikel seperti Pulau Gag di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Pulau Gebe dan Fau di Halmahera Tengah, serta Pulau Gee dan Pakal di Halmahera Timur, adalah wilayah yang menyuplai ore nikel ke IWIP.
“Itulah kenapa, IWIP harusnya kita kaitkan dengan kerusakan-kerusakan sosial ekologi yang terjadi di atas perut Pulau Halmahera, juga pulau-pulau kecil lainnya,” tegas Julfikar.
Ia juga menyoroti ekspansi IWIP yang disebut mendapat karpet merah dari negara. IWIP seakan mendapatkan satu perlakuan istimewa dari negara, untuk agenda perluasan ke wilayah-wilayah lain.
“Yang semula (luas areal industri PT IWIP) hanya 4.000 sekian yang existing, tapi kemudian melalui RTRW, IWIP berekspansi sampai masuk ke wilayah Patani bagian barat,” katanya.
Pemerintah, kata Julfikar, harus menghentikan IWIP, bukan justru melindungi. “Makanya kami menganggap IWIP ini pantas disebut sebagai etalase kejahatan strategis negara dan korporasi,” tegasnya.
Julfikar juga menganggap berbagai jargon yang dimunculkan seperti transisi energi, ekonomi hijau, adalah istilah yang menyesatkan. Karena sampai saat ini, IWIP masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menggerakan mesin-mesin smelter.
“Sepanjang operasi IWIP, kita tahu tidak hanya hutan yang hilang, tapi IWIP juga masih menggunakan batu bara, yang terus menyemprot emisi atau polutan ke udara,” katanya.
“Ketika menganggap IWIP sebagai industri untuk transisi energi, itu sesat dan menyesatkan publik, termasuk pembodohan massal yang secara sistemik dijalankan oleh negara dan korporasi,” tegasnya.
Warga Desa Sagea, Rifya Rusdi, turut menyuarakan keresahan tersebut. Ia menyebut, aksi ini adalah bagian dari suara hati warga Teluk Weda yang sudah 7 tahun dibunuh secara perlahan.
“Kerusakan ekologis di Halmahera sangat masif, hampir setiap hari hutan kami dibabat habis oleh PT IWIP. Katanya perusahaan ini mensejahterakan rakyat. Nyatanya, kami masyarakat yang ada di lingkar tambang tidak merasakan hal demikian. Malahan kami semakin susah,” tambahnya.
Sementara itu, warga Desa Lelilef Woebulan, Fajrini Masud, mengenang kondisi sebelum IWIP masuk. Terutama aktivitas keseharian masyarakat.
“Dulu hutan-hutan masih hijau, udara masih segar, mama-mama masih menanam kasbi (ubi), nelayan masih basoma (menjaring ikan) di laut. Tapi saat ini, semenjak ada IWIP, aktivitas itu sudah tara sama kayak dulu,” tuturnya.
Ia juga menyoroti rusaknya Sungai Wosia. “Dulu air di Lelilef cukup melimpah. Mama-mama ramai-ramai mencuci pakaian sama-sama. Tapi semenjak ada IWIP, semua sudah tidak bisa. Sungai rusak,” katanya.
“Bahkan warga sudah dilarang memanfaatkan air sungai itu. Begitu juga kualitas udara, sudah tara (tidak) bagus,” tutup Fajrini.
Rakyatmu.com berupaya mengkonfirmasi pihak managemen PT IWIP melalui alamat email perusahaan. Namun, pertanyaan yang diajukan tak kunjung direspons hingga berita tayang.
Penulis : Tim
