RAKYATMU.COM – Praktisi Hukum Maluku Utara, Fajri Umasangadji mendesak Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula segera tetapkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jainudin Umaternate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif peningkatan jalan sentra perkebenunan di Desa Modapuhi-Sanihaya di tahun 2023 senilai Rp5,2 miliar.
Sekedar diketahui, Jalan yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023 ini, pada saat proses tender, dimenangkan oleh CV Sumber Berkat Utama. Proyek jalan ini, Kejari Kepulauan Sula juga sudah pernah panggil Plt Kepala Dinas (Kadis) PUPR Jainudin Umaternate dan beberapa warga Desa Modapuhi dan Sanihaya untuk diminta keterangan.
Selain Plt Kadis PUPR Jainudin Umaternate dan warga sekitar yang sudah dimintai keterangan, Kejari Kepulauan Sula juga telah memanggil Sekda Muhlis Soamole untuk memberikan keterangan terkait proyek tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada Rabu 29 Oktober 2025, tim penyidik Kejari Kepulauan Sula juga telah menggeledah kantor Dinas PUPR Kepulauan Sula. Dari geledah itu, terdapat 23 item dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek fiktif tersebut. Dalam perkara ini, jaksa telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan.
“Dari perkembangan kasus dugaan proyek fiktif ini, harusnya Kejari Kepulauan Sula sudah tetapkan Plt Kadis PUPR Jainudin Umaternate sebagai tersangka,” kata Fajri Umasangadji, Senin (1/12/2025).
Fajri mengatakan, kalau ada pihak-pihak yang dengan sengaja merugikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, maka jangan dibiarkan lolos. Apalagi merugikan keuangan negara.
“Kasihan warga di Desa Modapuhi dan Sanihaya, puluhan tahun mereka belum pernah merasakan jalan yang layak. Jadi kalau ada pihak yang diduga sengaja memanfaatkan proyek jalan untuk keuntungan diri sendiri, harus ditangkap dan diadili,” tegasnya. (**)
Editor : Tim Redaksi
