Kejari Kepulauan Sula Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi BTT 

RAKYATMU.COM – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula, Maluku Utara tetapkan tiga tersangka kasus korupsi dalam Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT), Anggaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

Terhadap Perkara BMHP, Penyidik menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka Yakni:

1. Tersangka LL berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Nomor B-1696/Q.2.14/Fd.2/12/2025
2. Tersangka ANM alias AM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula B-1695/Q.2.14/Fd.2/12/2025
3. Tersangka AMKA alias PA berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula B-1697/Q.2.14/Fd.2/12/2025.

“Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan atas perkara BMHP yang telah berhasil kami buktikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Terpidana Muhammad Bimbi selaku PPK dan Muhammad Yusril selaku Penyedia,” ungkap tim penyidik Kejari Sula dalam press release penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Kamis (4/12/2025).

BACA JUGA :  KPK Tuntut Muhaimin Syarif Empat Tahun Kurungan Penjara dan Denda Rp 200 Juta

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam proses pengembangan perkara ini Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi, 3 ahli dan melakukan penyitaan terhadap kurang lebih 43 dokumen dan barang yang berkaitan erat dengan perkara sehingga pada akhirnya penyidik dengan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup, berkesimpulan dan meyakini bahwa para tersangka diduga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mempercepat proses pencairan anggaran BMHP sejumlah Rp5 miliar.

Kemudian, para tersangka juga mengetahui dengan pasti bahwa barang BMHP belum tiba di tempat tujuan akhir pengadaan yakni di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula sehingga berdasarkan LHP PKKN BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor PE.03.03/SR/S-1871/PW33/5/2023 tanggal 11 September 2023 dalam Pengadaan BMHP terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.622.840.441,00.

Para tersangka disangka melanggar Primair: Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Subsidair: Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

“Tiga tersangka dimaksud telah kami lakukan pemanggilan untuk diperiksa hari ini sebagai saksi namun panggilan tersebut tidak dipenuhi sehingga selanjutnya penyidik akan menerbitkan surat panggilan kepada ketiga tersangka tersebut. Kami menghimbau kepada para tersangka agar memenuhi panggilan penyidik,” terangnya. (**)

Editor : Tim Redaksi