RAKYATMU.COM – Edi Langkara memberi isyarat maju bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara Tahun 2024 mendatang. Meski begitu, DPD Partai Golkar tidak mengakomodir namanya dalam daftar usulan internal partai.
Hal ini disampaikan ketika menjadi pembicara diskusi bertajuk ‘Politik Gagasan 5 Tahun Kedepan Maluku Utara Bisa Apa’ yang dilaksanakan oleh Srikandi Pemuda Pancasila dan DPD KNPI Maluku Utara bertempat di Cafe Bukit Pelangi pada Sabtu, (28/10/2023).
“Jadi panggilan pengabdian dan sejarah, untuk mengabdi di puncak Gosale (Kantor Gubernur Maluku Utara) di tahun 2024. Karena dalam perspektif sejarah adalah kita sebagai pewaris sejarah para leluhur pejuang Provinsi Maluku Utara di era 1960-an dan 2000,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita semua harus menjawab tantangan disparitas daerah baik dari sisi infrastruktur wilayah maupun kesenjangan sosial lain,” sambungnya.
Selain itu, mantan Bupati Halmahera Tengah 2017-2022 ini, mengatakan pucuk pimpinan provinsi yang sudah berumur 24 tahun ini dari periode ke periode tidak berbeda jauh dengan daerah lain. Hanya saja, belum ada komitmen dalam solidaritas yang utuh.
“Kita belum berani mengatakan masalah yang sebenarnya kepada pemerintah pusat dari berbagai faktor yang kita hadapi. Pimpinan kita tidak didengar oleh mereka (pemerintah pusat). Sehingga, menjadi catatan penting generasi yang akan datang,” tuturnya.
Namun demikian, kata Edi, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) Maluku Utara, seharusnya menjadi perhatian khusus. Ia menjelaskan, daerah ini juga memiliki sejarah masa lalu yang tidak bisa dipungkiri.
“Maluku Utara jangan hanya dijadikan pelengkap secara administrasi bangsa. Sebab, SDM dan SDA yang dimiliki berkontribusi mendirikan bangsa Indonesia. Bahkan, pertama kali bendera merah putih berkibar di Maluku Utara, yakni tahun 1941,” kata Elang, sapaan akrab Edi Langkara.
Ia menuturkan, dari hal tersebut maka tidak ada alasan pemerintah pusat membuat kebijakan yang tidak adil bagi masyarakat Maluku Utara dari sektor apapun.
“Kenyataan, keinginan politik daerah terkadang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah pusat atau sebaliknya. Maka, dibutuhkan pemimpin yang lebih unggul dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” pungkasnya. (**)
Penulis : Haerudin Muhammad
Editor : Diman Umanailo
