Ekonom: Cagub-Cawagub Maluku Utara Harus Perjelas Konsep Pembangunan Ekonomi Pertanian

- Wartawan

Selasa, 1 Oktober 2024 - 16:56 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Ekonomi Maluku Utara, Mohtar Adam (Istimewa)

Pengamat Ekonomi Maluku Utara, Mohtar Adam (Istimewa)

RAKYATMU.COM – Pengamat Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Mohtar Adam menilai para calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tidak mempunyai konsep jelas terkait pembangunan ekonomi yang berbasis pada pertanian.

Mohtar mengatakan, dalam waktu kampanye yang hanya 60 hari ini, calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara harus memperjelas visi dan misi kepada masyarakat terkait dengan pembangun ekonomi dari sektor pertanian.

“Sudahi pembodohan terhadap masyarakat dalam kampanye. Keempat pasangan cagub harus perjelas konsep terkait hal ini, agar masyarakat bisa mengetahui kepastian dari visi-misi yang dibangun,” ujar Mohtar, Selasa (1/10/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengemukakan, terdapat beberapa faktor yang mengancam pertumbuhan ekonomi pertanian di Maluku Utara. Pertama, perekonomian Maluku Utara telah beralih dari ekonomi agraris ke ekonomi pertambangan.

Peralihan dari ekonomi agraris ke ekonomi pertambangan ini membuat terjadinya alih fungsi lahan yang mempersempit ruang para petani, yang kedua pertumbuhan penduduk dan pembangunan fasilitas umum.

“Masifnya pertambangan di Halmahera dan pertumbuhan penduduk serta pembangunan fasilitas umum di 10 kabupaten/kota menjadi ancaman terhadap kurangnya lahan pertanian di daerah pemukiman, sehingga lahan pertanian bergeser makin jauh ke daerah pegunungan,” jelasnya.

BACA JUGA :  KPU Kepulauan Sula Menunggu Petunjuk KPU RI soal Putusan MA

Lebih lanjut, Mohtar mengatakan terdapat masalah lain yaitu biaya produksi yang begitu mahal. Menurutnya, jika biaya produksi mahal maka tidak ada petani yang mau berbisnis di sektor pertanian yang tentu hal tersebut merupakan ancaman yang harus ditaktisi oleh kepala daerah.

Apabila hal ini dibiarkan maka Maluku Utara akan kekurangan petani, dan tentu hasil pangan dari petani lokal tidak bisa terpenuhi.

“Petani harus dibantu untuk mengurangi biaya produksi, menyelesaikan jalan tani untuk mempermudah akses, agar para petani mempunyai harapan untuk melanjutkan pertaniannya,” katanya.

Dengan demikian, ia melanjutkan, pasangan cagub dan cawagub harus memperjelas kepada masyarakat terkait pengelolaan ekonomi dari sektor pertanian, sebab sampai sekarang Maluku Utara masih mengonsumsi hasil pertanian dari provinsi lain, hal ini disebabkan pertanian lokal belum bisa atau mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

“Kita kehilangan sekitar 20 triliun untuk memenuhi permintaan dari 1,3 juta penduduk yang melakukan permintaan terhadap sembako untuk kebutuhan rumah tangga,” ungkap Mohtar.

BACA JUGA :  Pengurus Wilayah NasDem Tanggapi Gejolak Partai, Malik: Saya Siap Dicopot

Selain itu, ia menambahkan, jika pasangan cagub dan cawagub yang punya komitmen ingin menjadikan Sofifi sebagai daerah otonomi baru (DOB) kiranya harus punya kajian ekonomi pertanian berkelanjutan, sebab lahirnya DOB adalah insight pemerintahan tetapi bukan skema penyelesaian ekonomi.

“Ada beberapa daerah di Maluku Utara yang telah mengalami pemekaran DOB, misalnya Halmahera Utara, Sula, Taliabu, tetapi pertumbuhan ekonominya buruk, dan bahkan ada yang menjadi daerah tertinggal,” tuturnya.

Mohtar menyarankan, keempat pasangan cagub dan cawagub Maluku Utara jangan asal membuat visi dan misi, akan tetapi harus memperjelas konsep kepada masyarakat dalam pembangun dari sektor ekonomi pertanian yang berkelanjutan.

“Masih banyak sekali kebutuhan dari petani yang harus dipenuhi, mulai dari teknologi alat produksi dan lain-lain, serta pemetaan wilayah mana-mana yang disiapkan untuk dijadikan ruang suplai ekonomi lokal di Maluku Utara,” ujar Mohtar mengakhiri.(**)

Penulis : Reswandi

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Tinjau Pasokan BBM-LPG di Maluku Utara
Ketua Tim Hukum FAM-SAH: Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula 2024 Telah Selesai
CREW 8 Wilayah Maluku Utara Siap Dukung Swasembada Pangan di Maluku Utara
Bawaslu Maluku Utara Temukan Ratusan Pelanggaran Sepanjang Tahapan Pilkada 2024
Bawaslu Sebut Pilkada Halmahera Tengah 2024 Paling Aman
FAM-SAH Unggul di Pilkada Kepulauan Sula, Armin Siap Tarung Secara Hukum
Unggul di Pilwako Ternate 2024, Tauhid-Nasri: Ini Kemenangan Masyarakat
Ketua Bawaslu Malut Salurkan Hak Pilih dan Awasi Pencoblosan di Halmahera Tengah

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 00:11 WIT

Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Tinjau Pasokan BBM-LPG di Maluku Utara

Minggu, 8 Desember 2024 - 12:57 WIT

Ketua Tim Hukum FAM-SAH: Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula 2024 Telah Selesai

Jumat, 6 Desember 2024 - 13:13 WIT

CREW 8 Wilayah Maluku Utara Siap Dukung Swasembada Pangan di Maluku Utara

Rabu, 4 Desember 2024 - 16:54 WIT

Bawaslu Maluku Utara Temukan Ratusan Pelanggaran Sepanjang Tahapan Pilkada 2024

Jumat, 29 November 2024 - 14:44 WIT

Bawaslu Sebut Pilkada Halmahera Tengah 2024 Paling Aman

Kamis, 28 November 2024 - 20:45 WIT

FAM-SAH Unggul di Pilkada Kepulauan Sula, Armin Siap Tarung Secara Hukum

Rabu, 27 November 2024 - 23:23 WIT

Unggul di Pilwako Ternate 2024, Tauhid-Nasri: Ini Kemenangan Masyarakat

Rabu, 27 November 2024 - 17:19 WIT

Ketua Bawaslu Malut Salurkan Hak Pilih dan Awasi Pencoblosan di Halmahera Tengah

Berita Terbaru

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko. (Istimewa/Rakyatmu)

Daerah

Kapolda Maluku Utara Lakukan Rotasi dan Mutasi Jabatan

Minggu, 9 Feb 2025 - 12:31 WIT