RAKYATMU.COM – Pengamat Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Mohtar Adam menilai para calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tidak mempunyai konsep jelas terkait pembangunan ekonomi yang berbasis pada pertanian.
Mohtar mengatakan, dalam waktu kampanye yang hanya 60 hari ini, calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara harus memperjelas visi dan misi kepada masyarakat terkait dengan pembangun ekonomi dari sektor pertanian.
“Sudahi pembodohan terhadap masyarakat dalam kampanye. Keempat pasangan cagub harus perjelas konsep terkait hal ini, agar masyarakat bisa mengetahui kepastian dari visi-misi yang dibangun,” ujar Mohtar, Selasa (1/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengemukakan, terdapat beberapa faktor yang mengancam pertumbuhan ekonomi pertanian di Maluku Utara. Pertama, perekonomian Maluku Utara telah beralih dari ekonomi agraris ke ekonomi pertambangan.
Peralihan dari ekonomi agraris ke ekonomi pertambangan ini membuat terjadinya alih fungsi lahan yang mempersempit ruang para petani, yang kedua pertumbuhan penduduk dan pembangunan fasilitas umum.
“Masifnya pertambangan di Halmahera dan pertumbuhan penduduk serta pembangunan fasilitas umum di 10 kabupaten/kota menjadi ancaman terhadap kurangnya lahan pertanian di daerah pemukiman, sehingga lahan pertanian bergeser makin jauh ke daerah pegunungan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mohtar mengatakan terdapat masalah lain yaitu biaya produksi yang begitu mahal. Menurutnya, jika biaya produksi mahal maka tidak ada petani yang mau berbisnis di sektor pertanian yang tentu hal tersebut merupakan ancaman yang harus ditaktisi oleh kepala daerah.
Apabila hal ini dibiarkan maka Maluku Utara akan kekurangan petani, dan tentu hasil pangan dari petani lokal tidak bisa terpenuhi.
“Petani harus dibantu untuk mengurangi biaya produksi, menyelesaikan jalan tani untuk mempermudah akses, agar para petani mempunyai harapan untuk melanjutkan pertaniannya,” katanya.
Dengan demikian, ia melanjutkan, pasangan cagub dan cawagub harus memperjelas kepada masyarakat terkait pengelolaan ekonomi dari sektor pertanian, sebab sampai sekarang Maluku Utara masih mengonsumsi hasil pertanian dari provinsi lain, hal ini disebabkan pertanian lokal belum bisa atau mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
“Kita kehilangan sekitar 20 triliun untuk memenuhi permintaan dari 1,3 juta penduduk yang melakukan permintaan terhadap sembako untuk kebutuhan rumah tangga,” ungkap Mohtar.
Selain itu, ia menambahkan, jika pasangan cagub dan cawagub yang punya komitmen ingin menjadikan Sofifi sebagai daerah otonomi baru (DOB) kiranya harus punya kajian ekonomi pertanian berkelanjutan, sebab lahirnya DOB adalah insight pemerintahan tetapi bukan skema penyelesaian ekonomi.
“Ada beberapa daerah di Maluku Utara yang telah mengalami pemekaran DOB, misalnya Halmahera Utara, Sula, Taliabu, tetapi pertumbuhan ekonominya buruk, dan bahkan ada yang menjadi daerah tertinggal,” tuturnya.
Mohtar menyarankan, keempat pasangan cagub dan cawagub Maluku Utara jangan asal membuat visi dan misi, akan tetapi harus memperjelas konsep kepada masyarakat dalam pembangun dari sektor ekonomi pertanian yang berkelanjutan.
“Masih banyak sekali kebutuhan dari petani yang harus dipenuhi, mulai dari teknologi alat produksi dan lain-lain, serta pemetaan wilayah mana-mana yang disiapkan untuk dijadikan ruang suplai ekonomi lokal di Maluku Utara,” ujar Mohtar mengakhiri.(**)
Penulis : Reswandi
Editor : Diman Umanailo
