Menteri Bahlil Diduga Korupsi Ribuan Izin Tambang, JATAM Laporkan ke KPK 

- Wartawan

Selasa, 19 Maret 2024 - 18:24 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JATAM Laporkan Menteri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan izin Tambang. (Dok. Bahlil/Rakyatmu)

JATAM Laporkan Menteri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan izin Tambang. (Dok. Bahlil/Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) laporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pencabutan ribuan izin tambang dari tahun 2021 hingga 2023.

Koordinator Nasional JATAM Melky Nahar mengungkapkan hari ini pihaknya mendatangi KPK untuk mengadukan Bahlil atas keputusan pencabutan izin tambang karena sarat dengan koruptif, menguntungkan diri, kelompok dan orang lain, serta merugikan perekonomian negara.

“Sebagaimana diketahui, Menteri Bahlil telah mencabut ribuan izin tambang di Indonesia. Pencabutan itu dilakukan pasca Menteri Bahlil mendapat kuasa dan mandat dari Presiden Jokowi sejak tahun 2021 lalu,” katanya dalam keterangan yang diterima Rakyatmu.com pada Selasa (19/3/2024).

Melky menjelaskan Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di mana Bahlil ditunjuk sebagai ketua untuk memastikan realisasi investasi dan menyelesaikan masalah perizinan, serta menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang sudah tidak produktif.

Hal tersebut, kata Melky, dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Melalui Keppres ini, Menteri Bahlil diberi kuasa untuk mencabut izin tambang, hak guna usaha, dan konsesi kawasan hutan maupun dimungkinkan untuk memberikan kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan dan koperasi agar mendapatkan lahan.

BACA JUGA :  Jokowi Temu Pimpinan Perusahaan di Jerman Bahas Proyek Raksasa di Maluku Utara

“Puncaknya pada Oktober 2023 lalu, Presiden Jokowi kembali keluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Melalui regulasi ini, Menteri Bahlil diberikan wewenang untuk mencabut izin tambang, perkebunan, dan konsesi kawasan hutan, serta bisa memberikan izin pemanfaatan lahan untuk ormas, koperasi, dan lain-lain,” bebernya.

Baca Halaman Selanjutnya…

Penulis : Haerudin Muhammad

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

Anies: Bang Surya Kalau Ketemu Selalu Berbicara Satu Kata, Ikhlas dan Kata Tulus
SMSI dan PT Naganaya Bagun Kerjasama Gelar Konferensi 4.0 di JIEXPO
Demokrat dan Gerindra Buat Pertemuan Meski Beda Koalisi 
Brigjen Yehu Wangsajaya Bersama 2 Sahabat Luncurkan Buku Penting bagi Kepolisian
Simak Kekayaan Gubernur di Indonesia Timur, Maluku Utara Diurutan Ini
Produsen Sepatu Adidas PHK Ribuan Karyawan
Jokowi Temu Pimpinan Perusahaan di Jerman Bahas Proyek Raksasa di Maluku Utara
Kekurangan Dokter Spesialis 30 Ribu, Kemenkes: Belum Merata Hingga Pelosok

Berita Terkait

Selasa, 19 Maret 2024 - 18:24 WIT

Menteri Bahlil Diduga Korupsi Ribuan Izin Tambang, JATAM Laporkan ke KPK 

Minggu, 3 September 2023 - 12:54 WIT

Anies: Bang Surya Kalau Ketemu Selalu Berbicara Satu Kata, Ikhlas dan Kata Tulus

Sabtu, 19 Agustus 2023 - 12:50 WIT

SMSI dan PT Naganaya Bagun Kerjasama Gelar Konferensi 4.0 di JIEXPO

Jumat, 21 Juli 2023 - 15:27 WIT

Demokrat dan Gerindra Buat Pertemuan Meski Beda Koalisi 

Jumat, 30 Juni 2023 - 21:23 WIT

Brigjen Yehu Wangsajaya Bersama 2 Sahabat Luncurkan Buku Penting bagi Kepolisian

Kamis, 8 Juni 2023 - 18:39 WIT

Simak Kekayaan Gubernur di Indonesia Timur, Maluku Utara Diurutan Ini

Minggu, 21 Mei 2023 - 17:37 WIT

Produsen Sepatu Adidas PHK Ribuan Karyawan

Rabu, 19 April 2023 - 01:31 WIT

Jokowi Temu Pimpinan Perusahaan di Jerman Bahas Proyek Raksasa di Maluku Utara

Berita Terbaru

Hasil Survei Polmark Research Center. (PRC for Rakyatmu)

Ekopol

82 Persen Warga Ternate Apresiasi Kinerja Wali Kota

Rabu, 19 Jun 2024 - 18:50 WIT