DPRD Malut Desak Percepat Pengadaan Barang dan Jasa

- Wartawan

Kamis, 27 Maret 2025 - 08:40 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray. (Dok. Istimewa)

Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray. (Dok. Istimewa)

RAKYATMU.COM – Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray meminta Gubernur Sherly Tjoanda segera memproses pengadaan barang dan jasa. Sebab, perputaran anggaran di daerah masih jauh dari target.

“Padahal saat ini sudah memasuki triwulan pertama. Akibatnya, serapan anggaran Pemprov Maluku Utara baru menyentuh angka 11 persen. Makanya, DPRD akan segera berkonsultasi dengan gubernur, minimal di akhir bulan ini perputaran uang harus lebih besar,” ujar Iqbal pada Kamis (27/3/2024).

Menurut Iqbal, keran-keran anggaran harus dibuka agar program-program bisa segera berjalan. “Contohnya anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD yang bisa digunakan untuk bantuan rumah ibadah dan kebutuhan masyarakat lainnya,” katanya.

Iqbal mengaku memahami langkah Sherly yang terkesan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah, mengingat besarnya tantangan yang harus dihadapi. Namun, Iqbal menekankan bahwa keputusan untuk menunda anggaran terlalu lama dapat berdampak negatif pada perekonomian daerah.

Politisi Golkar ini juga mengingatkan Sherly agar tidak lagi memangkas anggaran pokir DPRD, yang tahun ini hanya tersisa Rp 1 miliar per anggota DPRD.

“Kami sudah cukup berlapang dada ketika anggaran pokir yang sebelumnya Rp 3 miliar per anggota dipangkas menjadi Rp 1 miliar. Artinya, sejak awal DPRD telah merelakan Rp 90 miliar untuk membayar utang pihak ketiga,” tegasnya.

BACA JUGA :  Iqbal Ruray Siap Kawal Fasilitas SMAN 8 Kota Ternate Sebagai Sekolah Unggulan

Meski begitu, Iqbal menegaskan, bahwa anggaran pokir bukan hanya kepentingan DPRD, tapi juga masyarakat. Karena dana tersebut sering diperuntukkan program sosial dan infrastruktur kecil yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Kalau pokir terus dipangkas, maka banyak kepentingan masyarakat yang tidak akan terakomodasi. Kami berharap efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan rakyat,” tandasnya.

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Dukung Program Bupati, Dukcapil Pulau Taliabu MoU 2 RSUD di Maluku Utara
Pinjaman Daerah Pulau Taliabu Rp115 M Tidak Berdasarkan Perencanaan
Mantan Kepala Bappeda Taliabu Akui Tidak Terlibat dalam Perencanaan Pinjaman Daerah
Sejumlah Proyek di Pulau Taliabu Mendahului Tender
Pemkab Kepulauan Sula Rakor Bersama BPBPK Bahas RC  Bidang Cipta Karya
Pinjaman Pemda Pulau Taliabu Rp115 Miliar Tanpa Perda
PT Wika Diduga Melanggar Aturan Terkait Proyek Pembangunan RSUD Bobong
Besok, Mantan Pimpinan dan Banggar DPRD Taliabu Dipanggil Pansus Pinjaman

Berita Terkait

Senin, 6 Oktober 2025 - 21:24 WIT

Dukung Program Bupati, Dukcapil Pulau Taliabu MoU 2 RSUD di Maluku Utara

Senin, 6 Oktober 2025 - 20:08 WIT

Pinjaman Daerah Pulau Taliabu Rp115 M Tidak Berdasarkan Perencanaan

Minggu, 5 Oktober 2025 - 20:53 WIT

Mantan Kepala Bappeda Taliabu Akui Tidak Terlibat dalam Perencanaan Pinjaman Daerah

Kamis, 2 Oktober 2025 - 09:22 WIT

Sejumlah Proyek di Pulau Taliabu Mendahului Tender

Kamis, 2 Oktober 2025 - 08:14 WIT

Pemkab Kepulauan Sula Rakor Bersama BPBPK Bahas RC  Bidang Cipta Karya

Rabu, 1 Oktober 2025 - 20:22 WIT

Pinjaman Pemda Pulau Taliabu Rp115 Miliar Tanpa Perda

Selasa, 30 September 2025 - 23:40 WIT

PT Wika Diduga Melanggar Aturan Terkait Proyek Pembangunan RSUD Bobong

Selasa, 30 September 2025 - 19:22 WIT

Besok, Mantan Pimpinan dan Banggar DPRD Taliabu Dipanggil Pansus Pinjaman

Berita Terbaru

Ilustrasi. (Istimewa)

Hukrim

Nama Jaksa Tercoreng dalam Kasus BTT Kepulauan Sula 

Minggu, 5 Okt 2025 - 17:34 WIT