Ombdudsman Menilai 4 OPD dan Dua Puskesmas Ternate Berada di Zona Kuning

- Wartawan

Senin, 6 Februari 2023 - 19:45 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Perwakilan Ombudsman Maluku Utara (Istimewah)

Kantor Perwakilan Ombudsman Maluku Utara (Istimewah)

RAKYATMU.COM – Ombudsman Perwakilan Maluku Utara melakukan penilaian pelayanan publik berdasarkan hasil survei bahwa terhadap dua Puskesman dan 4 OPD di Kota Ternate berada di zona kuning dengan nilai akhir 59,55 dan berada pada ketagori C atau opini kulitas sedang.

Berdasarkan hasil penilaian, Puskesmas Jambula 54,08, Puskesmas Kalumata 63,64, Dukcapil 67,93, Dinas Pendidikan 47,94, Dinas Sosial 46,75 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 76, 97.

Kepala Asisten Pencegahan Ombudsman Maluku Utara Alfajri Titahelu menyampaikan, dengan adanya kegiatan penilaian yang telah dilakukan oleh Ombudsman diharapkan akan memberikan dorongan peningkatan kualitas pelayanan publik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alfajri menjelaskan, metodeologi penilaian kepatahuan yang dilakukan secara nasional pada tahun 2022 dilaksanakan serentak, mulai Kementerian Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang didalamnya ada puskesmas.

“Jadi metodeologi yang digunakan dalam proses ini adalah dilakukan kegiatan wawancara terhadap responden, dalam hal ini beberapa yang kita pilih kurung lebih ada empat OPD, wawancara terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan dan melakukan observasi secara ketampakan fisik yang berkaitan dengan standar pelayanan,” katanya, Senin (6/2/2023).

BACA JUGA :  Sandiaga Uno Bakal Hadir di FTW 2023, Kepulauan Sula

Selanjutnya, Alfajri menyebutkan, dilakukan observasi terhadap dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan pada setiap variabel yang akan dinilai. Ada empat dimensi penilaian yakni:

  1. Dimensi input adalah terdiri dua variabel. Ada variabel kompoten pelaksana dan variabel sarpras.
  2. imensi proses adalah kaitannya dengan standar pelayan publik.
  3. Dimensi output adalah dimana kita akan berbicara bagaimana presepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diterima sebagai pengguna layanan.
  4. Dimensi pengaduan adalah melakukan pengecekan bagaimana pengelolaan pengaduan didalam unit yang dijadikan lokus penilaian.

“Ada beberapa indikator pada masiang-masing dimensi yang kaitanya dengan soal penilaian kepatuhan. Dimensi input sendiri kurang lebih ada tiga belas indikator yang kita nilai, terus berkaitan dengan kompotensi penyelenggara itu ada lima, salah satunya petugas pengaduan bagaimana memahami atau tidak apa yang dimaksud dengan komponen standar pelayanan,”bebernya.

Alfajri katakan, dari bobot penilaian ini, dimensi proses yang paling tinggi 32 persen lebih dan sisanya diangka 21 sampai 24 persen. Pembagian klaster ada zona merah, hijau dan kuning.

Kemudian nilai Pemerintah Kota Ternate berada pada peringkat 90 dari 98 pemerintah daerah yang dinilai secara nasional dengan nilai akhir 59,55 dengan zona kuning, masuk kategori C dan opini pengawasan kualitas sedang.

BACA JUGA :  Fachruddin Sebut Wartawan Pelintir Berita Pencemaran Sungai Sagea

“Zonanisasi per OPD justeru DPMPTSP kalau masuk zona hijau nilainya 78,00 tetapi kurang dua angka untuk hijau. Puskesmas Jambula masih zona kuning, Puskesmas Kalumata masih zona kuning, Disdukcapil masuk zona merah,  Dinsos juga zona merah dan Dinas Pendidikan juga masih zona merah,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, parameter penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Maluku Utara, yang awalnya Kota Ternate berada pada zona hijau namun berdasarkan survei penilaian pelayanan pada tahun 2022 menurun atau menjadi zona kuning.

“Saya pikir ini menjadi cambuk khususnya kepada pempinan OPD agar pelaksanaan pelayanan itu harus betul-betul check in ricek,” kata Wali Kota.

Wali Kota menyarankan kepada para OPD, bahwa disaat penerapan standar harus membumi artinya jangan melepaskan tanggungjawab kepada staf, kepala OPD harus turun melakukan pengecekan langsung.

“Kalau diinternal saja tidak memberikan pelayanan yang maksimal, saya yakin pasti masyarakat akan lebih dari itu, karena internal kita kurang bagus apalagi diluar internal,” tutupnya.

Berita Terkait

Bupati Pulau Taliabu Dukung Kongres HMT Ke IV
Idul Adha, Harita Nickel dan Jurnalis Maluku Utara Berbagi Daging Kurban 
Pimpin Upacara 17 Bulan Berjalan, Sekda Pulau Taliabu: ASN Harus Netral dan Profesional 
Baznas Malut Akan Salurkan Bantuan ZMart ke Mustahik, Badaruddin: Tetap Kerja Meski Gaji Tersendat
Tiga Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Salat Idul Adha
Wali Kota Ternate Jemput Kedatangan Kajati Maluku Utara Baru
RSUD CB Ternate Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan
TPPS Mulai Aksi Mengatasi Masalah Stunting di Pulau Taliabu

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 20:27 WIT

Bupati Pulau Taliabu Dukung Kongres HMT Ke IV

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:40 WIT

Idul Adha, Harita Nickel dan Jurnalis Maluku Utara Berbagi Daging Kurban 

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:07 WIT

Baznas Malut Akan Salurkan Bantuan ZMart ke Mustahik, Badaruddin: Tetap Kerja Meski Gaji Tersendat

Sabtu, 15 Juni 2024 - 17:15 WIT

Tiga Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Salat Idul Adha

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:09 WIT

Wali Kota Ternate Jemput Kedatangan Kajati Maluku Utara Baru

Sabtu, 8 Juni 2024 - 19:35 WIT

RSUD CB Ternate Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:38 WIT

TPPS Mulai Aksi Mengatasi Masalah Stunting di Pulau Taliabu

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:13 WIT

Pemda Pulau Taliabu Gelar Rapat Koordinasi DAK 2025

Berita Terbaru

Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus Mendukung Kongres HMT 2024. (Diskominfo for Rakyatmu)

Daerah

Bupati Pulau Taliabu Dukung Kongres HMT Ke IV

Kamis, 20 Jun 2024 - 20:27 WIT

Hasil Survei Polmark Research Center. (PRC for Rakyatmu)

Ekopol

82 Persen Warga Ternate Apresiasi Kinerja Wali Kota

Rabu, 19 Jun 2024 - 18:50 WIT