RAKYATMU.COM – Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dianggap tidak transparan terkait dengan hasil proses hitungan suara berdasarkan data dari TPS yang di posting pada website resmi milik KPU. Di mana, pasca pencoblosan hingga kini progres Pemilu masih jauh di bawah 50 persen.
Data yang terpantau dari total 897 TPS yang tersebar di lima daerah pemilihan di website tersebut tidak mengalami perubahan mulai dari tanggal 24 sampai 27 Februari 2024. Padahal bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Maluku Utara sudah menunjukkan hasil progresnya.
Rekapitulasi suara Pemilu yang dilakukan oleh KPU masih berada dibawah rata-rata. Misalnya, DPRD kabupaten 27 TPS atau progresnya 3.01%, begitu juga DPRD provinsi 26 TPS atau progresnya 2.90%, DPR RI 33 TPS (3.68%), DPD RI 43 TPS (4.79%) dan Pilpres 84 dari 897 TPS (9.36%).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meragukan kredibilitas KPU Kabupaten Halmahera Selatan, karena pasca pencoblosan hingga kini progres Pemilu tidak mengalami kemajuan. Masa mulai dari pemilihan DPRD kabupaten hingga Presiden masih berada dibawah 10 persen, ini aneh,” kata Ketua Rampai Nusantara Maluku Utara Nurcholish Rustam pada Selasa (27/2/2024).
Nurcholish menjelaskan jika KPU beralasan terkendala jaringan sehingga KPPS tidak bisa menguggah hasil Pemilu ke dalam aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap), maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena hampir di pelosok Kabupaten Halmahera Selatan sudah terjangkau jaringan telekomunikasi.
“Jadi alasan KPU bilang terkendala jaringan, maka banyak data yang belum terinput ke aplikasi Sirekap itu hanya mengada-ngada. Ini tidak logis, karena kabupaten seperti Morotai dan Taliabu yang jaringannya masih terkendala saja progresnya bisa mencapai 50 persen,” sebutnya.
Nurcholish pun meminta KPU dan Bawaslu Maluku Utara untuk meninjau kembali seluruh proses pungut hitung ditingkat KPPS hingga PPK. Pihaknya mencurigai adanya dugaan pergeseran angka-angka suara dari proses yang tertutup tersebut.
“Kami merasa curiga ada keterlibatan penyelenggara untuk melakukan permainan kecurangan yang tersistematis. Bagaimana pemilu ini bisa berkualitas, sementara penyelenggaranya saja didalam kepalanya sudah tidak beres,” pungkasnya. (**)
Penulis : Haerudin Muhammad
Editor : Diman Umanailo
